KPU Jatim Perketat Lelang Logistik

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur memperketat sistem lelang dan pengadaan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

“Potensi terjadi penyalahgunaan dalam proses pengadaan termasuk logistik yang menelan biaya cukup tinggi sangat mungkin terjadi,” kata Divisi Umum Keuangan dan Logistik KPU Jatim Dewita Hayu Shinta di Surabaya, kemarin.

Menurutnya, untuk Pilkada 2018, KPU Jatim harus membuat mekanisme agar tidak ada risiko hukum terkait pengadaan. “Pada prinsipnya mekanisme pengadaan seperti biasanya. Yang berbeda mekanisme teknisnya untuk menghindari masalah saat lelang dilakukan,” katanya.

Ia menjelaskan, pengadaan saat ini juga akan menggunakan e-katalog seperti tahun lalu. E-katalog merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa yang lebih transparan.

“E-Katalog memperkecil risiko. Ini merupakan langkah agar pengelolaan dan penggunaan keuangan benar,” jelasnya.

Ia berharap, pada pelaksanaan Pilkada 2018, pihak sekretariat maupun Komisioner KPU Jatim bisa bekerja sesuai prosedur dan profesional.

Secara terpisah, KPU Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) mendirikan rumah pintar pemilihan umum (RPP) sebagai sarana pendidikan pemilih maupun pendidikan politik. RPP memanfaatkan ruang depan dan aula.

Masyarakat dapat memanfaatkan RPP untuk mengetahui pemilu, apalagi pada 2018 mendatang akan ada pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Tengah.

Ketua KPU Cilacap Sigit Kwartianto meng-ungkapkan, pihaknya memberi nama RPP dengan Griya Pemilu. “Jadi masyarakat bisa teredukasi semua hal yang berhubungan dengan pemilu. Apalagi pada Griya Pemilu bisa menjadi semacam museum kecil yang menampilkan sejarah pemilu di Indonesia. Nantinya ditampilkan melalui info grafis rancangan KPU Cilacap,” jelas Sigit.

Menurutnya, dalam ruang Griya Pemilu, ada kumpulan film dan video dokumentasi untuk pendidikan pemilih, termasuk alat yang digunakan pada pemilihan kepala daerah Februari 2017. “Sasaran RPP ialah para pemilih pemula karena sebagai sarana pendidikan politik.” (FL/LD/N-1)