Pencabutan Izin 28 Perusahaan, Tanah dan Hutan Harus Kembali Menjadi Ruang Hidup Rakyat

PENCABUTAN izin PT Toba Pulp Lestari (TPL) patut disambut dengan rasa syukur yang sadar. Ia menandai satu kemenangan penting dari gerakan panjang masyarakat adat, petani, gereja, pendeta, aktivis lingkungan, peneliti, dan berbagai simpul solidaritas lain yang selama puluhan tahun menolak perampasan tanah dan penghancuran ruang hidup di Tapanuli. 

Koordinator Studi dan Advokasi Kelompok Study dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Rocky Pasaribu mengatakan perlawanan ini tidak lahir dari satu aksi besar, melainkan dari akumulasi kesabaran, konsistensi, dan keberanian dari mimbar gereja hingga rapat komunitas, dari pendampingan hukum hingga kerja-kerja sunyi di kampung.

"Namun syukur ini tidak boleh berhenti pada perayaan. Justru karena kemenangan ini lahir dari perjuangan panjang, ia harus segera dibaca secara kritis. Pencabutan izin adalah peristiwa politik agraria, bukan sekadar keputusan administratif. Ia membuka satu pertanyaan mendasar setelah korporasi disingkirkan, siapa yang akan menguasai tanah dan hutan yang ditinggalkan," kata Rocky dalam keterangan tertulis, Kamis (22/1). 

Baca juga : Pabowo Tinjau Pembangunan Jembatan Bailey di Tapanuli

Pengalaman panjang konflik agraria di Tapanuli Raya kata Rocky menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan hanya pada satu perusahaan, melainkan pada model penguasaan sumber daya alam yang meminggirkan rakyat. Dalam kerangka ini, pencabutan izin TPL hanya memutus satu simpul. Tanpa penataan lanjutan, struktur penguasaan yang timpang berpotensi direproduksi dalam bentuk baru.

KEBIJAKAN AGRARIA INDONESIA
Sejarah kebijakan agraria Indonesia memperlihatkan bahwa pencabutan izin tidak otomatis berujung pada redistribusi. Tanah bekas konsesi kerap kembali diperlakukan sebagai aset negara yang siap dialokasikan ulang kepada investor lain, proyek strategis, atau skema ekonomi hijau tanpa mengoreksi relasi kuasa yang melahirkan konflik. 

Jika ini yang terjadi, maka kemenangan hari ini hanya akan menjadi transisi dari satu rezim penguasaan ke rezim berikutnya. Karena itu, pencabutan izin TPL harus dipahami sebagai mandat politik untuk melangkah lebih jauh dari koreksi administratif. Ia menuntut penegakan regulasi dan keberpihakan kebijakan yang secara nyata mengarahkan tanah dan hutan kembali menjadi ruang hidup rakyat, sekaligus memulihkan kerusakan ekologis yang telah terjadi.

Baca juga : Jalan Penghubung Taput-Sibolga masih Terputus, Perbaikan Berlanjut saat Natal

Di tingkat nasional, pemerintah sedang berada di titik uji. Apakah momentum ini akan digunakan untuk mendorong reforma agraria yang substantif – yang menyentuh relasi kuasa, pola produksi, dan kontrol atas tanah – atau berhenti pada penertiban izin semata. Reforma agraria tidak bisa direduksi menjadi legalisasi tanah individual atau penataan kawasan hutan. Ia harus berarti pembatasan eksploitasi, pemulihan hak kolektif, dan penguatan posisi rakyat sebagai subjek pengelola, bukan objek kebijakan.

Di Tapanuli Raya, implikasinya bersifat konkret dan mendesak. Tanah dan hutan pasca-TPL harus dikembalikan sebagai alat produksi masyarakat adat dan petani, dikelola melalui struktur sosial yang telah lama ada, bersama-sama dengan kelompok lain yang benar-benar mengelola tanah untuk hidup. Tanpa pengelolaan berbasis komunitas dan tanpa redistribusi yang nyata, konflik agraria hanya akan berganti bentuk, bukan berakhir.

MORATORIUM TOTAL
Pemerintah perlu menetapkan moratorium total atas pemberian izin baru di seluruh wilayah bekas konsesi TPL sampai proses penataan ulang penguasaan lahan diselesaikan secara transparan dan partisipatif. Moratorium ini penting untuk mencegah pengalihan penguasaan melalui izin baru, baik dalam bentuk hutan tanaman industri, proyek strategis nasional, maupun skema ekonomi hijau yang berpotensi menyingkirkan masyarakat dari ruang hidupnya.

Kemudian penetapan status hukum wilayah eks-konsesi harus dilakukan secara tegas. Pemerintah wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dengan mengeluarkan wilayah adat dari klaim kawasan hutan negara. Tanah bekas konsesi TPL harus diperlakukan sebagai tanah negara bekas izin yang menjadi objek reforma agraria, bukan sebagai cadangan alokasi investasi baru.

Lahan redistribusi lahan harus dijadikan agenda utama pasca pencabutan izin, sebagaimana diamanatkan oleh UUPA 1960 dan Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Redistribusi perlu memprioritaskan masyarakat adat dan petani terdampak langsung, dengan skema penguasaan kolektif melalui sertifikat komunal, hutan adat, atau bentuk hak kelola bersama lainnya. Pendekatan ini penting untuk mencegah fragmentasi dan rekonsentrasi tanah di kemudian hari.

PENGAKUAN WILAYAH ADAT
Percepatan pengakuan wilayah adat di Tapanuli Raya perlu dilakukan melalui pemetaan partisipatif yang melibatkan komunitas adat, dan organisasi rakyat sebagai subjek utama. Pengakuan wilayah adat bukan hanya pengakuan administratif, melainkan fondasi bagi pengelolaan tanah dan hutan yang berkelanjutan secara sosial dan ekologis.

Penegakan tanggung jawab pemulihan lingkungan harus dilakukan secara tegas berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Audit lingkungan menyeluruh atas wilayah eks-TPL perlu segera dilakukan, dan kewajiban pemulihan tidak boleh dialihkan kepada negara atau masyarakat. Pemulihan lingkungan perlu diarahkan pada rehabilitasi ekosistem berbasis pengelolaan rakyat dan praktik agroekologi, bukan sekadar proyek simbolik.

"Pencabutan izin TPL bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tahap yang lebih menentukan. Tanpa penegakan regulasi dan keberpihakan yang jelas, kemenangan ini berisiko berhenti sebagai peristiwa administratif. Dengan penataan yang adil, ia dapat menjadi pijakan untuk pemulihan ekologi serta jalan menuju keadilan agraria," kata Rocky. (E-2)