DPD RI Tegaskan Dukungan Pembangunan IKN: Sambung Kepentingan Pusat dan Aspirasi Daerah Penyangga

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tamsil Linrung, menyampaikan dukungan penuh DPD RI terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Wakil Ketua DPD RI bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama Anggota Sub Wilayah Timur I dengan Otorita IKN, Wali Kota Bontang, serta Bupati Paser, pada Jumat (21/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Tamsil Linrung menegaskan bahwa dukungan DPD RI merupakan bagian dari mandat konstitusi dalam memastikan proses pembangunan nasional berjalan sejalan dengan aspirasi daerah. 

“Kedatangan kami ke sini membawa mandat konstitusi, membawa kepentingan daerah dalam tiap pembangunan nasional. Dengan terbitnya berbagai regulasi, termasuk Perpres terkait percepatan pembangunan IKN, semakin jelas bahwa akselerasi pembangunan harus dioptimalisasi. Tugas kami adalah memastikan kepentingan pusat selaras dengan aspirasi daerah penyangga,” ujarnya.

Baca juga : NasDem Minta Presiden Prabowo Segera Terbitkan Keppres IKN

Dalam rapat kerja tersebut, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memaparkan perkembangan pembangunan IKN Tahap I yang saat ini telah menunjukkan capaian signifikan, serta rencana kelanjutan pembangunan Tahap II yang berfokus pada Kawasan Perkantoran Legislatif dan Yudikatif.

Basuki menyampaikan bahwa seluruh proses pembangunan dilakukan sesuai amanat Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. “Pembangunan IKN adalah amanat Presiden yang menugaskan kita untuk memastikan seluruh fasilitas inti negara dapat terbangun tepat waktu. Targetnya jelas: pada 2028, Nusantara harus siap menjadi ibu kota politik Indonesia,” tegas Basuki.

Rapat kerja dilanjutkan dengan meninjau langsung lokasi pembangunan Kawasan Perkantoran Legislatif guna memastikan kelangsungan pembangunan berjalan sesuai rencana. Kunjungan lapangan tersebut memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk melihat progres infrastruktur dan kesiapan kawasan dalam mendukung fungsi lembaga legislatif di masa mendatang.

Sebagai penutup rangkaian kunjungan, peserta melakukan penanaman 40 bibit tanaman endemik Kalimantan sebagai tradisi meninggalkan jejak hijau di Nusantara. Penanaman ini menjadi langkah memastikan keberlanjutan lingkungan yang merupakan nilai utama dalam pembangunan IKN, di mana setiap langkah pembangunan dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan infrastruktur, kelestarian alam, dan keberlanjutan jangka panjang.

Dengan dukungan penuh dari DPD RI serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan, pembangunan IKN diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan transformasi Indonesia menuju pusat pemerintahan yang modern, berkelanjutan, dan mencerminkan identitas bangsa.