Bengkulu Larang Menjual Pupuk Bersubsidi di Atas HET

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Kaur, Provinsi Bengkulu, melarang penjualan pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Ini sebagai langkah tegas terkait kebijakan pupuk bersubsidi terbaru. 

"Dengan adanya penurunan harga resmi pupuk bersubsidi maka seluruh pemilik kios pupuk dan pengecer dilarang menjual pupuk bersubsidi di atas HET," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Dodi Haryono di Bengkulu.

Penurunan HET pupuk bersubsidi ini, lanjut dia, didasarkan pada keputusan resmi pemerintah pusat, yang berlaku di seluruh Indonesia. Landasan hukumnya adalah Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 yang dikeluarkan pada 22 Oktober 2025.

Baca juga : Pemkab Kaur Usul Tambahan Vaksin Sapi Ngorok ke Kementan

Keputusan ini merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS/SR.310/M/09/2025 mengenai jenis, HET, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025. 

"Seluruh kios  tidak menjual di atas HET dan jika ada yang melanggar makai akan diberikan sanksi tegas hingga pencabutan izin penjualan," imbuhnya.

Untuk itu, kata dia, Pemkab telah merilis rincian harga baru tersebut melalui surat resmi Nomor 500.6/181.M/Distan-BP/2025 tertanggal 28 Oktober 2025. Berdasarkan surat tersebut, pupuk urea saat ini HET sebesar Rp1.800  per kilogram, dan pupuk NPK Phonska HET Rp1.840  per kilogram.

Selain itu, pupuk lainnya seperti pupuk NPK kakao kini ditetapkan dengan HET sebesar Rp2.640 per kilogram, pupuk ZA HET Rp1.360 per kilogram dan organik Rp640 per kilogram.

Penurunan harganya ini terjadi sebanyak 20% dari harga sebelumnya, ini tentunya sangat  membantu petani. Kebijakan penurunan HET ini adalah upaya nyata pemerintah untuk meringankan beban agar petani mendapatkan harga pupuk yang lebih terjangkau. 

Saat ini, seluruh penyuluh pertanian di Kabupaten Kaur, untuk aktif melaksanakan sosialisasi kepada para petani di tingkat desa. (E-2)