Progres Pendaftaran Koperasi Merah Putih di Jatim Capai 82,2 Persen

Progres percepatan pembentukan dan pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan signifikan. Tercatat sebanyak 6.984 koperasi telah resmi terdaftar melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum Per Minggu, 15 Juni 2025 pukul 07.00 WIB, 

"Jumlah tersebut setara 82,2% dari total 8.494 desa dan kelurahan di Jawa Timur," kata Kakanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Jatim, Haris Sukamto.

Data resmi dari Kanwil Kemenkum Jawa Timur menunjukkan bahwa sebanyak 13 kabupaten/kota telah menyelesaikan pendaftaran SABH seluruh KD/KMP-nya. Daerah tersebut antara lain: Ponorogo, Nganjuk, Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Malang, Kota Probolinggo, Trenggalek, Kota Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Probolinggo, dan yang terbaru Kota Blitar.

Baca juga : Kemajuan Pendaftaran Koperasi Merah Putih di Jatim Capai 82,2 Persen

Sementara itu, beberapa kabupaten/kota lain mencatat progres tinggi dan hanya menyisakan 1–6 berkas untuk mencapai 100 persen. Di antaranya: Jombang (99,7%), Jember (99,6%), Surabaya (99,3%), Bangkalan (98,6%), dan Gresik (98,3%).

Meski demikian, Haris juga mencatat adanya wilayah dengan progres lambat yang memerlukan intervensi segera. Di antaranya adalah Bojonegoro (10,9%), Kota Pasuruan (20,6%), Kota Batu (37,5%), dan Kabupaten Pasuruan (41,4%). 

"Beberapa kendala yang ditemukan meliputi keterlambatan penganggaran, revisi berkas notaris, hingga keraguan pengurus, perlu langkah percepatan dan pendampingan lebih intensif, terutama pada kabupaten/kota yang stagnan,” kata Haris. 

Baca juga :  Tertinggi Nasional, 3.299 Koperasi di Jatim Memperoleh SK Pengesahan

Data tren menunjukkan bahwa rata-rata pertambahan SABH harian mencapai lebih dari 280 koperasi. Pihaknya optimis untuk mencapai target 100 persen pada pekan ketiga Juni 2025. Sejumlah strategi percepatan telah diusulkan, termasuk penandatanganan akta secara massal di notaris, audit kelengkapan dokumen secara kolektif, serta intervensi langsung ke daerah prioritas seperti Bojonegoro, Kota Batu, Sampang, dan Situbondo.

"Kami tentu mengapresiasi seluruh mitra kerja kami yang terlibat, mulai dari Pemprov dan Pemkab, Notaris dan Ditjen AHU dengan keandalan sistem yang dimiliki," ujar Haris.

Program pembentukan KD/KMP merupakan bagian dari agenda strategis nasional untuk mendorong kemandirian ekonomi desa melalui koperasi berbadan hukum. Jawa Timur saat ini tercatat sebagai provinsi dengan jumlah koperasi terbanyak yang telah terdaftar secara nasional. (H-1)