Ahmad Luthfi : Pemberangkatan Jemaah Haji asal Jateng Terkendali dan Lancar

GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau dan melepas jemaah calon haji kloter 73 Embarkasi Solo di Bandara Adi Soemarmo, Jumat, 23 Mei 2025. 

Di kloter tersebut, ada sebanyak  360 jemaah haji asal Sukoharjo yang diberangkatkan ke tanah suci. Terdiri dari dari 353 calon haji, 4 petugas kloter, dan 3 petugas haji daerah dari Kabupaten Sukoharjo.

Sebagai informasi, layanan embarkasi Solo di Bandara Adi Soemarmo sejak  2024 lalu sudah menerapkan fast track. Layanan ini  untuk mempercepat layanan keimigrasian bagi calon jemaah haji. Sebab, petugasnya langsung dari Arab Saudi. Dengan begitu,  jemaah tidak kelelahan hanya untuk pemeriksaan keimigrasian.

Baca juga : Para Wakil Rakyat Dapil Jateng Apresiasi Forum Senayan Gagasan Ahmad Luthfi

Tahun 2025 ini layanan fast track di bandara tersebut semakin nyaman, karena langsung dilakukan di Terminal Internasional. Tahun lalu, layanan fast track masih berada Gedung Ex-TKI.

"Dari Arab Saudi sudah masuk ke sana (embarkasi), sehingga  jemaah haji sangat gampang masuk ke pesawat," kata Luthfi.

Tercatat, kuota haji asal Jawa Tengah tahun 2025 sebanyak 30.043 jemaah. Terbagi atas 29.450 jemaah haji reguler, 253 petugas haji daerah, 170 petugas dari Kementerian Agama, dan 170 tenaga kesehatan. 

Baca juga : Ahmad Luthfi Berangkatkan 14 Ribu Orang Mudik Gratis, Uang Saku Dapat Buat Bangun Desa 

"Hasil pengecekan saya dengan Pak Wapres, semuanya untuk wilayah Jawa Tengah terkendali dan lancar," katanya.

Luthfi menambahkan, Embarkasi Solo ke depan akan ditingkatkan. Asrama Haji Donohudan akan direvitalisasi dengan perbaikan dan penambahan fasilitas penunjang. Bandara Adi Soemarmo juga akan menjadi bandara internasional khusus haji dan umroh.

"Solo akan menjadi bandara internasional khusus haji sehingga kita perlu penambahan runway, kalau sebelumnya 2600 (meter), akan kita perpanjang menjadi 3000 (meter). Fasilitas di Donohudan akan kita kembangkan lagi, tentu kita harus koordinasi dengan kementerian terkait terutama Menteri Perhubungan maupun Menteri Agama," katanya. (*)