RSUD Dr Pirngadi Medan Terancam Digugat Wakil Ketua DPRD Sibolga

RSUD Dr Pirngadi Medan terancam gugatan hukum oleh Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Jamil Zeb Tumori terkait pelayanan instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit tersebut. Gugatan hukum akan dilayangkan jika somasi Jamil tidak direspons Pirngadi.

"Jika (somasi) tidak direspons juga, sesegera mungkin kita akan mengambil langkah hukum berikutnya (menggugat)," ungkap pengacara Jamil Zeb Tumori, Ali Yusran Gea, Senin (6/1).

Baca juga : BP Batam Klarifikasi Tudingan Hoaks Terkait Pengakhiran Alokasi Lahan Purajaya

Dia menegaskan, delik pidana dalam perkara ini sudah diatur dalam undang-undang. Manajemen atau direksi rumah sakit menjadi pihak-pihak yang bertanggungjawab atas masalah ini.

"UU Nomor 17 Tahun 2023 mengatur bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien dalam kondisi darurat. Dalam UU tersebut pasien juga tidak boleh mendapat perlakuan diskriminatif oleh rumah sakit," lanjutnya.

Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan juga merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM). Karena itu, perlakuan RSUD Dr Pirngadi tersebut sangat disesalkannya.

Dia mengatakan, seorang pejabat publik saja mendapat perlakuan seperti itu, apalagi masyarakat biasa. Dengan logika itu dan untuk memberi efek jera, pada Senin (23/12) lalu Jamil Zeb Tumori melayangkan somasi ke RSUD Dr Pirngadi Medan.

Melalui somasi, Jamil meminta pertanggungjawaban pimpinan RSUD Dr Pirngadi atas perlakuan yang dialaminya. Ali Yusran memastikan saat itu kliennya dalam situasi darurat sehingga membutuhkan penanganan medis dengan cepat.

Ihwal masalah ini muncul saat Jamil Zeb Tumori mendatangi ruang IGD RSUD Dr Pirngadi Medan pada Minggu (22/12). Ketika itu Jamil mengalami luka bernanah dari bekas operasi dan merasa sangat kesakitan.

Namun, alih-alih segera melakukan penanganan medis, dokter piket IGD justru menyuruh Jamil untuk menunggu hingga fasilitas medis Poli buka. Respons dokter itu diprotes Jamil, tetapi sang dokter tetap berkukuh dengan pendiriannya sehingga sempat terjadi percekcokan.

Selanjutnya dokter itu pergi meninggalkan Jamil tanpa melakukan penanganan medis. Jamil baru dilayani beberapa saat kemudian, tetapi ditangani oleh perawat.

Katim Kerja Humas RSUD Dr Pirngadi Medan, Gibson Girsang, mengaku rumah sakitnya tidak pernah menolak pasien dalam keadaaan darurat. Termasuk penolakan terhadap Jamil Zeb Tumori.

Dia berkelit, respons dokter piket IGD tersebut bukan bentuk dari penolakan. Hanya saja, katanya, IGD diperuntukkan bagi pasien yang sedang menghadapi ancaman keselamatan atau kecacatan.

"Pirngadi pun tetap melayani Jamil atas dasar kemanusiaan. Jamil juga sudah diberikan pengobatan sesuai dengan kebutuhannya dan ketentuan medis yang berlaku" ujar Gibson.

RSUD Dr Pirngadi Medan selama ini tercatat kerap mengalami persoalan terkait pelayanan kepada pasien. Salah satunya seperti yang dicuatkan Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat (SAHdaR).

Pada September 2024, SAHdaR mengeritik minimnya ketersediaan obat di RSUD dr Pirngadi Medan yang diduga telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa belakangan itu. Kondisi tersebut menurut SAHdaR juga pernah terjadi pada 2018.

Berdasarkan hasil penelusurannya, SAHdaR menduga masalah itu muncul karena faktor kesengajaan restriktifikasi/pembatasan obat dari pihak manajemen. Juga diakibatkan amburadulnya penyusunan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO).

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada Oktober-November 2019 dan diterbitkan di Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI), kondisi RSUD Dr Pirngadi juga terkuak. Ini merupakan penelitian yang menyoroti kepuasan pasien di ruang rawat inap RSUD Dr Pirngadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas dan pelayanan ruang rawat inap RSUD Dr Pirngadi masih memerlukan perbaikan. Beberapa sumber lain juga melaporkan adanya permasalahan terkait kualitas pelayanan RSUD Dr Pirngadi Medan.(N-2)