PKL Adukan Pengelola Candi Borobudur ke Ombudsman RI

LANTARAN merasa dizolimi oleh pihak Pengelola Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, para PKL Borobudur yang tergabung dalam Sentral Kerajinan dan Makanan Borobudur (SKMB) dengan didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta  melaporkan PT Taman Wisata Candi Borobudur (PT TWC) dan Kejaksaan Negeri Magelang kepada Ombudsman Republik Indonesia, Minggu (1/9).

Pelaporan ini merupakan tindak lanjut dari tidak adanya kepastian nasib ratusan PKL Borobudur yang digusur oleh PT TWC sejak Mei lalu. Hingga saat ini mereka belum mendapat kejelasan soal hak mendapatkan lapak untuk berjualan di Pasar Sementata dan Pasar Seni Kujon.

Baca juga : Tingkatkan Kapasitas Pelayanan Investasi, BOB Gelar Diskusi dengan 17 DPMPTSP di Jawa Tengah dan DIY

Dalam pertemuan yang berlangsung melalui zoom meeting itu, hadir Komisioner Ombudsman RI, Dr. Johanes Widijantoro dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida. "Kami melaporkan PT TWC karena menggusur kami tanpa ada solusi yang layak," ungkap perwakilan PKL Borobudur, Zuliyanto, Minggu (1/9).

Ia menceritakan, sejak awal pihak PKL tidak pernah dilibatkan dalam prosesnya. Akibatnya, ratusan pedagang kehilangan mata pencarian selama berbulan bulan. Pihaknya sudah mengadu ke beberapa instansi pemerintah, namun tidak ada solusi. "Selain itu kami melaporkan Kejaksaan Negeri Magelang karena melakukan pemerasan kepada pedagang yang kehilangan lapak," ujarnya.

Pada sesi laporan itu, Dr. Johanes Widiantoro selaku komisioner Ombudsman RI merespons dengan cepat aduan dari PKL. "Ini masalah serius, karena menyangkut penghidupan dari pedagang. Kita segera tindak lanjuti dengan Reaksi Cepat Ombudsman (RCO)." katanya.

Selain itu, Siti Farida selaku kepala perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah berjanji akan berkoordinasi dengan pusat untuk menindaklanjuti aduan PKL Borobudur ini. (N-2)