Pemkab Garut Siapkan Tiga Tempat Relokasi Korban Banjir Bandang

PEMERINTAH Kabupaten Garut, Jawa Barat sedang menyiapkan tempat untuk merelokasi para korban banjir bandang yang rumahnya hanyut dan rusak terbawa aliran Sungai Cimanuk. Akan tetapi, relokasi tersebut masih dalam pembahasan karena tiga lokasi yang menjadi opsi tempat relokasi masih berada di lahan milik pemerintah.

"Untuk relokasi masih dalam pengkajian karena lahan yang akan digunakan itu masih milik pemerintah berada di Kampung Pamoyanan, Kecamatan Tarogong Kidul, Margawati, Kecamatan Garut Kota dan Kecamatan Karangpawitan. Mudah-mudahan tidak akan sulit untuk korban yang menempati lokasi tersebut," kata Sekretaris Daerah Iman Ali Rahman, di Makodim 0612 Garut, Senin (26/9).

Iman mengatakan pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan dan itu sudah tiga lokasi yang menjadi opsi tempat relokasi untuk para korban akan tetapi lahan itu rencananya akan dibangun rumah rusun dengan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Namun, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi terhadap warga yang utama korban yang memiliki rumah rusak dan hanyut dan soal relokasi itu terbuka demi mencari persetujuan bersama soal lokasi yang dipilihnya.

"Yang harus disiapkan ini komunikasi karena mungkin saja mereka ada yang setuju dan tidak. Itu juga menjadi bahan pertimbangan yang matang agar mereka bisa menempati lokasi tersebut meski jumlah rumah yang rusak masih dalam pendataan karena rumah rusak masih simpangsiur dan ada perbedaan data dari pihak pemerintah dan posko utama," ujarnya.

Selain rencana melakukan relokasi, Pemkab Garut dan berbagai pihak juga sedang memikirkan tempat tinggal bagi para korban karena proses pembangunan rumah susun akan memakan waktu lama dan sebelum pembagunan rumah susun rampung para korban harus ditempatkan di lokasi yang layak sebagai tempat tinggal sementara.

"Jangan sampai para korban yang saat ini berada di pengungsian justru terlantar sebelum rumah susun selesai dibangun dan data kerusakan juga harus valid supaya para korban bisa menerima rumah tersebut dan mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan dalam menempati rumah tinggal tersebut," paparnya.

Sementara itu, Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan banjir bandang yang terjadi pada Selasa (20/9) malam sangat prihatinkan terutama masyarakatnya menjadi korban luapan air Sungai Cimanuk.

Namun, pemerintah daerah akan berupaya melakukan langkah dengan memasang patok larangan membangun rumah disepanjang aliran Sungai dan wilayah tersebut masuk steril dari keberadaan rumah dan akan dilakukan menjadi jalur hijau.

"Kami sudah menerima rekomendasi dari BNPB daerah di pinggir Sungai Cimanuk sebagai lokasi rawan bencana, terutama banjir. Sehingga kawasan tersebut harus disterilkan dari bangunan terutama rumah, karena daerah tersebut merupakan lokasi berbahaya dan tidak boleh dilakukan lagi pembangunan di areal lokasi aliran sungai," ujarnya.

Sementara berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), diketahui lahan dan rumah-rumah berada di kawasan aliran sungai tidak memiliki sertifikat kepemilikan dan mereka mengaku memiliki sertifikat kepemilikan dan itu akan ditelusuri kebenarannya.

"Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan memasang plang khusus di sepanjang bantaran Sungai Cimanuk dan palang itu berisi pengumuman bahwa kawasan sekitar adalah daerah berbahaya yang tidak layak untuk dijadikan area tempat tinggal dan yang jelas itu tidak boleh ditempati lagi berdasarkan kajian BNPB," tegas Rudy.

Rudi menambahkan, warga yang rumahnya hancur atau terbawa arus sungai rencananya akan direlokasi ke rumah susun dan rumah itu nantinya akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan pengadaan lahannya akan disediakan oleh Pemkab Garut sudah ada tiga opsi lahan yang akan dipakai untuk pembangunan rumah susun tetapi hal itu masih perlu pembahasan lebih lanjut sebelum benar-benar dipilih salah satunya untuk dibangun. (OL-3)