Pemprov Jateng Terima 55 Ribu Usulan Program dalam Musrenbang 2024

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah menerima sebanyak 55 ribu usulan atau masukan program selama proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2024. 

“Sampai saat ini, masukan yang kami terima itu sekitar 55 ribu lebih, tentunya ini akan kami pelajari, kemudian akan kami kelola masukan-masukan ini,” kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat kegiatan Musrenbang Provinsi Jateng 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Senin, (29/4). 

Usulan tersebut masuk dalam website resmi s.id/ Musrenbang_RKPD2025. Total anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan usulan tersebut sekitar Rp 50 triliun. 

Baca juga : Pj Gubernur Jateng Dukung Penuh Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 

Namun, Nana mengatakan, dengan mempertimbangkan potensi anggaran Pemprov Jateng yang terbatas, maka usulan harus dikelola dan ditentukan skala prioritasnya sesuai kepentingan daerah. 

“Dalam musrenbang ini, kami tentunya mendasari kebijakan rancangan RPJPD 2025 – 2045. Kemudian kita juga mendasari visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih. Kemudian kita mendasari juga program prioritas Provinsi Jateng yang sudah dilaksanakan,” jelasnya. 

Musrenbang ini juga melibatkan berbagai institusi maupun elemen masyarakat, mulai dari DPRD, akademisi, bupati/ walikota, hingga forum – forum masyarakat. 

Baca juga : Petani Jateng Terima 10 Ribu Alsintan, Pj Gubernur Jateng Optimistis Produksi Pangan Meningkat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan, agar pemerintah daerah jeli menentukan skala prioritas. 

“Semakin kita punya kejelian mempunyai skala prioritas, maka semakin tujuan dan target program prioritas kita akan tercapai,” katanya pada saat hadir dalam Musrenbag Provinsi Jateng.

Ia menilai, sejumlah capaian kinerja Provinsi Jawa Tengah selama ini tergolong baik. Provinsi Jateng meraih predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Demikian pula untuk capaian reformasi birokrasinya. Bahkan, untuk indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendapat predikat memuaskan. 

Sementara untuk capaian indikator makro, 90% mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia naik 0,59 dari semula 72,80 di tahun 2022 menjadi 73,39 di tahun 2023. Angka kemiskinan turun 0,16 persen dari semula 10,93% di tahun 2022 menjadi 10,77% di tahun 2023. 

Seiring turunnya angka kemiskinan, angka pengangguran juga turun 0,44 persen. Pada tahun 2022, angka pengangguran 5,57% dan di tahun 2023 menjadi 5,13%. Inflasi juga terkendali. Pada 2022, angka inflasi mencapai 5,63%, di tahun 2023 menjadi 2,89%.  Untuk kemiskinan ekstrem, berhasil menurunkan 1,11% dari sebelumnya 1,97% di tahun 2022. (Z-8)