NTB Care, Inspirasi Dinas Sosial Sumbar, Supardi: Pacu Pengelolaan Dana Sosial Melalui CSR 

NUSA Tenggara Barat Care (NTB Care) merupakan aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat NTB. Sebagai program unggulan, NTB Care sudah mendapat penghargaan di tingkat nasional. Pada 2022, misalnya, komitmen terhadap pemberantasan kebutaan akibat katarak mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI.

“Dl luar Jakarta, NTB yang terbaik,” ujar Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatra Barat Rumainur. 

Memang, lanjutnya, ada kota dan kabupaten yang bisa menjalankan pengaduan masyarakat. Namun, untuk tingkat provinsi, NTB yang terbaik.

Baca juga: Festival Dongdala Budaya Desa Dorong Pemajuan Kebudayaan Desa Pringgasela Selatan

Karena itu, Rumainur mengajak sebanyak 64 tenaga sosial yang ada di Sumatra Barat untuk langsung berinteraksi dengan pemerintah NTB. 

“Di Lombok, keluhan masyarakat yang masuk umumnya adalah masalah sosial. Dan di bawah 1 jam, petugas sudah sampai di lapangan untuk menindak lanjuti permasalahan yang ada,” kata Rumainur.

Sementara Januardi, seorang peserta Studi Implentasi Pengelolaan Dana Sosial, 18-21 Desember lalu, merasa kagum dengan kesigapan tenaga sosial di sana. 

Baca juga: Mahasiswa NTB Kompak Tolak Praktik Dinasti Politik

“Mereka langsung olah dan segera mengirimkan petugas,” lanjutnya.

Studi itu juga ditemani Ketua DPRD Sumbar Supardi. Setelah mengadakan pertemuan dengan pejabat terkait di Lombok, beberapa tindakan segera dilaksanakan. 

“Terutama dalam pendanaan. Kita bisa masuk ke Perbankan. Atau CSR,” jelasnya.

Supardi mengatakan, Sumbar daerah rawan bencana. Maka, mau tidak mau, anggaran mesti disediakan. 

“Jika NTB punya NTB Care, Sumbar punya 119. Bahkan pengelolaan Dana Sosial mesti disediakan sebelum bencana datang,” ungkapnya. 

Ini menjadi penting. Setidaknya dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Sosial Sumbar, korban bencana masih menjadi isu. 

Dalam Renstra disebutkan, ada kecenderungan menurun frekuensi dari segala jenis kejadian bencana alam di Sumatra Barat. Tetapi, penurunan frekuensi tidak diikuti dengan kecilnya angka korban dan kerugian yang diakibatkan  kejadian bencana. Bahkan akibat kejadian itu menimbulkan kerugian harta benda yang cukup besar. Bahkan menimbulkan korban jiwa. Hal ini akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat terutama mereka yang tinggal di daerah rawan bencana.

Selain itu, katanya, masalah sosial yang umum masih meliputi Sumbar. 

“Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan rentan dengan Status Kesejahteraan Terendah di Provinsi Sumatra Barat masih tinggi,” demikian tertulis dalam Renstra.

Hal itu diakui Rumainur. “Anak terlantar, gepeng (gelandangan dan pengemis), orang gila (ODGJ) masih menjadi sumber persolan dinas.”

Sebenarnya, menurut Rumainur, di Sumbar sejenis NTB Care sudah ada tapi belum menyatu. 

BPBD dengan Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi) hanya menerima laporan kejadian kebencanaan. Sedangkan Kominfo pada waktu-waktu tertentu menerima laporan kemacetan lalu lintas, keluhan pengunjung wisata saat liburan, dan lain-lain.

Sumbar akan membangun semacam NTB Care, yang merupakan gabungan dari berbagai SKPD dengan Call Centre 117. Gedungnya akan dibangun pada Januari 2024. Letaknya bersebelahan dengan Rencana komplek Balai Besar BNPB di Cangkeh Lubuk Begalung, Padang. 

“Gedung tersebut dibangun dengan dana IDRIP (Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project) dan digunakan bersama-sama nantinya,” ujar Rumainur. 

Selain ke kantor Dinas Sosial NTB, Tenaga Sosial juga diajak berkeliling ke tempat kerajinan tenun di Galeri Mutiara. (Ro/Z-1)