Dermaga Tanah Ampo Mubazir Setelah Habiskan Rp86 Miliar

DERMAGA Tanah Ampo Karangasem saat ini tidak beroperasi. Padahal dermaga kapal pesiar tersebut sudah menelan biaya sebanyak Rp86 miliar lebih.

Curiga terhadap operasional Dermaga Tanah Ampo yang tidak berjalan tersebut, Komisi III DPRD Bali melakukan sidak ke lokasi di Kabupaten Karangasem.

Ketua Komisi III DPRD Bali Nengah Tamba menjelaskan, fakta di lapangan memang Dermaga Tanah Ampo yang berlokasi di Kecamatan Manggis tersebut lengang. Dermaga yang seharusnya digunakan untuk kapal pesiar tersebut justru menjadi lokasi mancing warga setempat.

"Dermaga ini menggunakan uang rakyat. Namun, karena terbentur kepentingan elite setempat, akhirnya dermaga yang bisa mengangkat ekonomi rakyat ini terbengkalai karena kualitasnya sangat memprihatinkan," ujar Tamba, Sabtu (20/8).

Sidak itu dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba. Angggota Komisi III yang ikut di antaranya, Wayan Adnyana, Wayan Disel Astawa, Gede Nugraha Pendit, Nyoman Suyasa, Kadek Nuartana, dan Sekretaris Komisi III Ketut Kariyasa Adnyna.

Tamba sangat menyayangkan Dermaga Cruise Tanah Ampo itu belum bisa difungsikan hingga sekarang. Padahal pengerjaannya sejak 2007 hingga 2012 telah menelan anggaran Rp86 miliar.

Tamba mengaku Komisi III DPRD Bali kecolongan mengawasi proyek tersebut.

"Dermaga Crusier Tanah Ampo, pembangunannya dimulai 2007, selesai 2009, dibiayai oleh pusat dengan anggaran Rp69 miliar. Kemudian pada 2009 sampai 2012, Pemprov Bali gelontorkan dana Rp17 miliar untuk sarana gedung dan fasititas lain. Tapi sampai sekarang belum bisa dioperasikan. Komisi III merasa kecolongan. Dengan uang rakyat besar begitu, nggak jalan (dermaga tidak dioperasikankan,red). Uang itu jadinya mubazir," sesal Tamba.

Politisi Partai Demokrat asal Jembrana itu mengungkapkan, dermaga Cruise Tanah Ampo itu belum bisa dioperasikan karena kapal cruise belum diuji coba untuk bersandar di sana.

"Katanya ada guncangan, tapi itu masih isu," tegas Tamba.

Ia melanjutkan, persoalan dermaga itu akan menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Bali.

"Kami akan segera menemui pemerintah pusat untuk minta kejelasan terkait dermaga itu. Untuk bisa memastikan kapan dermaga itu mulai dioperasikan," pungkas Tamba.

Namun, bila mubazirnya dermaga kapal pesiar tersebut akibat kepentingan lokal, dewan Bali akan melakukan langkah-langkah untuk investigasi. (OL-3)