Tommy Kurniawan Fasilitasi Legalitas dan Sertifikasi Usaha Pelaku UMKM

Selebritas sekaligus anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Tommy Kurniawan memberikan pengarahan dalam kegiatan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan yang diadakan bersama mitra kerjanya yaitu Pertamina Gas Negara (PGN) pada pekan lalu.

Baca juga : SPKS Mendorong Percepatan Sertifikasi Berkelanjutan Petani Sawit

Pelatihan ini bertujuan untuk memfasilitas pelaku UMKM dalam hal legalitas usaha dan sertifikasi usaha, pelatihan ini di ikuti oleh pelaku UMKM dari 16 Kecamatan di Kabupaten Bogor.

Acara yang bertempat di Hotel Swiss Belcourt Bogor ini menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor untuk memberikan materi pelatihan kepada para pelaku UMKM. Dalam pelatihan ini terdapat 3 materi yang menjadi fokus utama yaitu Kebijakan Keamanan Pangan, Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPB) Untuk Industri Rumah Tangga dan Persyaratan Label & Iklan Pangan dan Keamanan, Mutu dan Regulasi Pangan.

Dalam pengarahannya, Tommy Kurniawan mengapresiasi adanya kegiatan ini dikarenakan dapat membantu para pelaku UMKM di Kabupaten Bogor untuk mendapatkan legalitas usaha dan sertifikasi usaha. “Saya kaget sekaligus senang karena yang saya tahu saya hanya memfasilitasi legalitas usaha, namun ternyata realisasinya peserta pelatihan ini langsung mendapatkan 5 sertifikasi yaitu NIB, PKP, PIRT, Halal dan HAKI,” kata Tommy Kurniawan melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Senin (31/8).

Ketua Umum Garda Bangsa PKB ini juga berharap bahwa ke depan para pelaku UMKM di seluruh Kabupaten Bogor dapat terfasilitasi dalam hal legalitas usaha dan sertifikasi usaha khususnya bagi UMKM di bidang makanan dan minuman. “Berbagai sertifikasi bagi UMKM sangat penting untuk difasilitasi, dikarenakan dapat mendukung perkembangan UMKM serta membuat masyarakat lebih percaya untuk membeli produk UMKM,” ungkap pria yang akrab disapa TomKur ini.

Tommy Kurniawan juga mengatakan bahwa legalitas usaha bagi UMKM sangat penting untuk difasilitasi karena menyangkut perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku UMKM. (B-4)