Pembangunan Berkelanjutan Butuh Gotong Royong

PEMBANGUNAN berkelanjutan membutuhkan gotong royong seluruh pihak terkait. Termasuk, dalam berinovasi dan berkreasi memberi pendanaan di luar anggaran negara atau APBN.

"Mengingat terbatasnya fasilitas pendanaan APBN, APBD dan fasilitas pendanaan publik lainnya, yang tidak lebih dari 34% setiap tahunnya," ujar Peneliti Senior Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Joko Tri Haryanto dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa (14/3).

Hal tersebut diungkap Tri Haryanto dalam Jurisdiction Collective Action Forum ke-16. Menurut dia, implementasi kebijakan publik perlu memperhatikan elemen regulasi, model bisnis, komitmen, tata kelola, dan kelembagaan.

Baca juga: Butuh Kolaborasi dan Nasionalisme yang Kuat untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan

Adapun, salah satu upaya pembangunan berkelanjutan yang dinilai berhasil yakni di Kabupaten Siak, Sigi, dan Kubu Raya sepanjang 2022. 

Kepala Bappeda Kabupaten Siak Wan Muhammad Yunus menyatakan pembangunan berkelanjutan sangat dibutuhkan di daerahnya. 

Baca juga: G20 Berperan Penting Dukung Pembangunan Berkelanjutan

Menurut dia, 57% lahan yang merupakan gambut membutuhkan penanganan di lingkup lingkungan. Sebab, Pemerintah Kabupaten Siak lantas menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2022.

"Ini didukung Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 yang menjadi basis pembangunan berkelanjutan," ujar dia.

Meski demikian, dia menegaskan pemerintah daerah Siak tak dapat sendirian mengeksekusi pembangunan berkelanjutan. Karena, beberapa kewenangan tak di daerah dan kapasitas fiskal terbatas.

"Sehingga perlu gotong royong untuk memobilisasi pendanaan yang berkelanjutan untuk mencapai Siak hijau," ujar dia.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kubu Raya, Maria Agustina, mengatakan gotong royong sangat penting mendorong pembangunan berbasis ramah lingkungan. Butuh kerjasama seluruh pihak mengelola lahan yang mayoritas gambut.

"Prioritas Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah penguatan kesatuan pengelolaan hutan, kemitraan dengan pihak swasta dan pembangunan rendah emisi yang inklusif," kata dia. (Z-10)