Kabupaten Kotabaru Alami Inflasi Tertinggi di Indonesia

KABUPATEN Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu daerah yang mengalami inflasi tertinggi di Indonesia mencapai 7,6 persen dan mendapat sorotan langsung Presiden RI Joko Widodo. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel meminta pemerintah daerah dan desa untuk segera mengambil langkah strategis dan kolaboratif guna mengendalikan ancaman tingkat inflasi yang masuk kategori kritis.

Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M Harahap, Selasa (12/9) menegaskan bahwa Pemda maupun desa jangan ragu untuk menganggarkan dana pengendalian inflasi dan penanganan dampak sosial pengalihan subsidi BBM. "Kondisi inflasi di Kalsel saat ini memerlukan perhatian serius, bahkan
beberapa daerah dalam kondisi kritis," tegasnya.

Terkait hal ini BPKP telah menyampaikan surat atensi kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota se Kalsel. "Ini merupakan hal serius untuk menekan inflasi di Kalimantan Selatan, terutama Kabupaten Kotabaru yang sudah kritis di angka 7,6 persen," ujarnya.

Saat ini inflasi sudah mengancam Indonesia. Dalam surat atensi yang disampaikan BPKP menegaskan pemerintah daerah termasuk desa harus mengalokasikan anggaran untuk pengendalian inflasi. BPKP sendiri akan membantu pemerintah daerah guna mengidentifikasi risiko dan menyusun
strategi mitigasi risiko dalam pengendalian inflasi daerah.

"Ini harus menjadi isu prioritas para kepala daerah di Kalsel, seperti ketika menghadapi Pandemi Covid-19," ucap Rudy. Sebagai langkah kolaborasi untuk meredam inflasi di Kalsel, adalah penerapan gerakan Bike to Work (Berkendaraan dengan Sepeda ke Kantor) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain energi, tanaman pangan seperti cabai dan bawang, sebagai salah satu penyumbang inflasi terbesar saat ini, juga dapat dikurangi dengan langkah sederhana melalui urban farming yaitu memanfaatkan lahan atau pekarangan kosong di masing-masing rumah.

Hal ini juga sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (5/9) yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yaitu pemerintah daerah dan desa harus mengimplementasikan kebijakan pengendalian inflasi dan penanganan dampak sosial pengalihan subsidi BBM secara bersama.

Saat ini tercatat ada lima Kabupaten/Kota dengan inflasi tertinggi yaitu Kota Luwuk, Sulawesi Tengah dengan 7,8 persen, Kota Jambi, Jambi dengan 7,7 persen juga Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan dengan 7,6 persen. Disusul Kota Sampit, Kalimantan Tengah dengan 7,5 persen dan Kota Tanjung Selor, Kalimantan Utara dengan 7,4 persen. (OL-13)

Baca Juga: Kurangi Angka Stunting, Merangin Luncurkan Program Dahsat