Peringati Hari Jadi ke-218, Klaten Peroleh 18 HAKI

PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa  Tengah, memperoleh Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tepat
pada Hari Jadi ke-218 Kabupaten Klaten.

Sebanyak 18 HAKI yang diperoleh Pemkab Klaten, diserahkan oleh Kabid
Pelayanan Hukum Kemenkumham Jawa Tengah, Agustinus Yosi Setyawan, seusai upacara hari jadi di Stadion Trikoyo, Kamis (28/7).

Bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-218 Kabupaten Klaten,
Kemenkumham menyerahkan tiga kategori HAKI, yakni ekspresi budaya
tradisional,  pengetahuan tradisional, dan potensi indikasi geografis.

HAKI kategori ekspresi budaya tradisional, antara lain kesenian gejog
lesung dan tradisi yaqowiyyu. Kemudian, lumpia duleg dan payung lukis
Juwiring masuk kategori pengetahuan tradisional.

Sementara itu, HAKI kategori potensi indikasi geografis yang diserahkan
kepada Pemkab Klaten meliputi, antara lain produk pertanian berupa beras Rojolele Srinar, Srinuk, Sriten, dan kopi Arabica Sapuangin.

Bupati Klaten Sri Mulyani mengharapkan belasan HAKI yang diterima dari
Kemenkumham akan menambah semangat masyarakat untuk terus menggali
potensi kekayaan daerah dan melestarikannya.

"Dengan diperolehnya HAKI, potensi asli daerah Kabupaten Klaten itu
legal secara hukum. Ini semakin mengukuhkan atas potensi daerah
yang berhasil digali dan dikembangkan di Klaten," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kemenkumham Jawa Tengah,
Agustinus Yosi Setyawan, mengatakan HAKI yang diserahkan kepada Pemkab
Klaten itu bersifat komunal, yakni milik masyarakat.

"HAKI merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual
yang dimiliki masyarakat Kabupaten Klaten. Dengan demikian, tidak akan
diklaim oleh daerah maupun pihak lain," paparnya.

Menurutnya, HAKI yang diserahkan kali ini yang terbanyak jika
dibandingkan dengan pengajuan tahun-tahun sebelumnya. Kemenkumham pun
mendorong kekayaan intelektual bisa banyak lagi di Klaten.

"Silakan ajukan puluhan bahkan ratusan lagi, agar semakin banyak
kekayaan intelektual masyarakat yang dilindungi negara, sekaligus untuk
membantu pemulihan perekonomian pascapandemi," ujarnya. (N-2