Cegah Polarisasi Jelang Pemilu 2024 dengan Kawal Konstitusi

JELANG Pemilu 2024 semua elemen anak bangsa berkewajiban meneguhkan dan menegaskan kembali pentingnya kawal konstitusi. Tujuannya untuk penyelamatan bangsa dari ancaman disintegrasi bangsa.

Pun tagline ini mendesak untuk disebarluaskan kepada seluruh anak bangsa di tengah memanasnya suhu politik menjelang pesta demokrasi yang berpotensi terjadinya polarisasi, yang diwarnai oleh politik identitas berbasis sektarian dan intoleran.

Pernyataan ini mengemuka dalam acara bedah buku Negara Gotong Royong yang ditulis oleh RD Mahendra Uttunggadewa di Universitas Raden Rahmat (Unira) Malang, Selasa (12/7).

Acara bedah buku dan diskusi ini diselenggarakan oleh UKM Pengawal Ideologi Bangsa (PIB) Universitas Islam Raden Rahmat (Unira) Malang. UKM Pengawal Ideologi Bangsa Unira hingga saat ini merupakan satu-satunya UKM dengan misi mengawal ideologi bangsa di Malang Raya.

Menurut Mahendra, Pancasila merupakan falsafah dasar perikehidupan bertanah air, berbangsa, dan bernegara. Bahkan dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Soekarno menawarkan Pancasila kepada dunia sebagai solusi untuk mengatasi konflik yang terjadi antara Blok Pakta Warsawa dan Blok NATO.

Terlebih, situasi geopolitik internasional saat ini diwarnai dengan munculnya kembali rivalitas antara Rusia dan NATO berakibat terjadinya perang Rusia vs Ukraina. "Ini berdampak pada tingginya inflasi yang menyebabkan munculnya krisis ekonomi secara global dimana 40 negara terancam sebagai negara gagal, fail state," ujar Mahendra.

Bukan tidak mungkin, sebut Mahendra, krisis ekonomi global akan memicu krisis ekonomi di Indonesia seperti halnya yang terjadi pada 1965 dan 1998. Potensi chaos semakin menjadi keniscayaan dengan maraknya kelompok radikalisme, intoleran, dan fundamentalisme sektarian yang saat ini tumbuh subur merusak fundamen perikehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila.

Di bagian lain, Mahendra  mengungkapkan bahwa konsepsi Negara Gotong Royong lahir sebagai upaya 'pelunasan utang sejarah'. Ketika ia terlibat sebagai salah seorang tokoh kunci aktivis 98, Mahendra tidak menyangka Indonesia akan menjadi seperti sekarang ini yang dikuasai oleh oligarki. Dalam kekecewaan itu, di tahun 2008, buku ini dilahirkan.

Saat membuka acara bedah buku dan diskusi, Wakil Rektor III Unira Hasan Bisri menyatakan dengan tegas penolakan kampus mereka  terhadap radikalisme. Wakil Rektor dalam kesempatan ini juga mengajak bersama-sama bukan hanya mewujudkan keindonesiaan namun juga kebangsaan.

Sementara itu, Fajar Ananta selaku Pembina UKM PIB menyatakan dalam sambutannya, bedah buku ini menjadi penting di saat ini untuk bisa mengembangkan wawasan kebangsaan kepada mahasiswa.

Para anak muda yang diangkat oleh Bupati Malang sebagai Duta Pancasila ikut hadir dalam acara ini dan memberikan pernyataannya dengan mendukung pentingnya mengingatkan lagi Pancasila di tengah globalisasi budaya dan ideologi dari luar yang membanjiri anak-anak bangsa. (RO/J-2)