Kemenkes Perkuat Layanan Kesehatan Primer di Lombok Barat

MENTERI KESEHATAN Budi Gunadi Sadikin menyebut pentingnya kolaborasi lintas sektor termasuk dengan pihak swasta dalam kerangka pembangunan sektor kesehatan di Tanah Air. Mengingat sektor kesehatan turut berpengaruh untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.

"Kesehatan penting untuk menjaga perekonomian supaya tidak turun. Karenanya semuanya harus inklusif, saling berkolaborasi antara pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan. Kita tidak akan berhasil kalau pendekatannya ada pada program, harus memiliki pendekatan gerakan," kata Menkes dalam kegiatan Bakti Nusantara yang digelar di Desa Majene, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (25/6).

Untuk itu, seluruh komponen masyarakat tidak boleh diam. Semuanya harus bergerak bersama-sama tanpa arahan, melainkan harus aktif dan proaktif melakukan berbagai program kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

"Saya tekankan permasalahan sektor kesehatan tidak hanya diselesaikan di hilir saja, melainkan harus menyeluruh hingga ke hulu melalui peningkatan jaringan puskesmas dan layanan kesehatan di bawahnya," sebut Menkes.

Baca juga: Pemkot Bandung Akan Tambah ATM Beras

Dengan adanya bantuan pembangunan Puskesmas Pembantu Plus (Pustu), Menkes menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi bagi penyelesaian masalah kesehatan di NTB. Kedepan, Menkes berharap kegiatan serupa bisa dilanjutkan di daerah lain di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ummi Rohmi, mengatakan, pihaknya siap mendukung pemerintah pusat untuk meningkatkan layanan kesehatan primer melalui pembangunan maupun penguatan kapasitas Posyandu Keluarga, Pustu, dan Puskesmas di seluruh wilayah NTB.

"Kita memperjuangkan bagaimana pembangunan kesehatan di hulu mendapatkan porsinya yang cukup, tak hanya di hilir. Kita berjuang dengan Posyandu Keluarga, Pustu, dan Puskesmas, menjadi garda kesehatan terdepan di NTB," pungkas Ummi Rohmi dikutip dari keterangan resmi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (S-2)