Terima Rumah Layak Huni, Warga Desa Cihaur Semringah

KELUARGA penerima program rumah tidak layak huni (rutilahu) di Desa Cihaur Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, semringah. Pasalnya, bersamaan Ramadan tahun ini, bangunan rumah yang sekarang layak huni diserahterimakan karena pembangunannya telah selesai.

Wanti, 26, salah satunya. Ibu rumah tangga warga Kampung Ereng RT 01/07 itu mengaku terharu kini rumahnya sudah dikategorikan layak huni. "Alhamdulillah saya senang sekali sekarang rumah sudah menjadi layak huni," kata Wanti seusai menghadiri acara serah terima rumah layak huni secara simbolis di aula Desa Cihaur, Jumat (8/4).

Wanti mengaku biaya pembangunan rutilahu sebesar Rp16,5 juta. Namun uang tersebut tak diterimanya secara tunai, melainkan sudah menjadi bahan material bangunan. "Terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah atas bantuan program ini," tuturnya.

Di Desa Cihaur terdapat 40 keluarga yang mendapatkan bantuan program rutilahu. Biayanya bersumber dari APBD Pemprov Jawa Barat.

Masing-masing penerima mendapatkan total bantuan sebesar Rp17,5 juta. Estimasinya yaitu Rp16,5 juta digunakan membeli bahan material bangunan, Rp700 ribu untuk biaya upah kerja, dan Rp300 ribu untuk biaya operasional (BOP). Secara teknis, bantuan tersebut diterima langsung Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) masing-masing desa. Setelah melalui musyawarah bersama keluarga penerima manfaat, disepakati toko material bangunan yang ditunjuk sebagai penyedia barang. Pihak LPM kemudian membelanjakan bahan material bangunan.

Baca juga: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Purwakarta Hampir 93 Persen

"Di Desa Cihaur Kecamatan Cibeber ini, alhamdulillah pembangunan rutilahu sudab selesai 100%. Pembangunannya menggunakan bantuan dari pemerintah provinsi," kata tenaga fasilitator lapangan, Muhammad Ridwan, Jumat (8/4).

Camat Cibeber Epi Rusmana menambahkan program rutilahu di Desa Cihaur dibiayai dari Pemprov Jabar. Secara teknis, kata Epi, pihak desa maupun kecamatan tak dilibatkan langsung pada program tersebut.

Peran kecamatan dan desa, sebut Epi, lebih pada pengawasan pelaksanaan. Sejauh pelaksanaan, tuturnya, semua berjalan lancar. (OL-14)