BUPATI Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga meminta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indoneaia (PHRI) memberikan keseragaman harga serta kepastian makanan yang dihidangkan halal. Hal ini Untuk menarik wisatawan datang berkunjung ke Kabupaten Simalungun,
"Saya melihat PHRI kurang optimal, padahal kehadiran PHRI ini sangat luar biasa dan merupakan mitra pemerintah dalam peningkatan PAD. Kita harus mampu bekerjasama bagaimana kawasan pariwisata di Simalungun ini ditata dengan baik, harus ada keseragaman dan keserasian, harus ada kejelasan harga. Janganlah di sini dengan di sana beda, dan disesuaikanlah harga itu sesuai standar pelayanan," kata Radiapoh saat menerima audensi PHRI Simalungun di Rumah Dinas Wakil Bupati Simalungun Jln. Suri Suri Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, kemarin.
Turut hadir perwakilan panitia Musyawarah Cabang (Muscab) PHRI diantaranya Ridolly Butarbutat dari Hotel Grand Tamaro, Mike br sinaga dari Hotel Atsari, Rahimal K. Noor dari Rumah Makan Minang Saiyo, Vera Situmorang dari Hotel Toba, Hongki Sitio dari Pantai Paris Tigaras, Mariando Nainggolan dari Hotel Agave Haranggaol, Merry dari Hotel Green Star Park Perdagangan,
dan Robert Pardede.
Radiapoh juga meminta agar PHRI harus bisa merangsang pariwisata agar kehadiran wisatawan saat berkunjung merasa senang dan nyaman.
"Kalau kita lihat salah satu negara di luar Indonesia, Cina misalnya, ada itu ongkos pesawat cuman Rp1 juta, kalau kita pikir bagaimana untungnya, tapi ternyata bukan dari situ diambil tetapi dari pariwisatanya diambil multi efek dari kehadiran para wisatawan yang hadir, karena promo murahnya dan efeknya restoran UMKM nya ramai," bebernya.
Jika hal demikian dilakukan, Radipoh yakin, Simalungun akan memiliki identiftas yang jelas sehingga tidak ada keraguan para wisatawan untuk hadir menikmati fasilitas yang diberikan yang dikenal dengan Simalungun Tanoh Habonaron do Bona.
Selain itu, Radiapoh juga meminta agar sarana dan prasarana harus diperhatikan termasuk makanannya juga harus jelas ke-halalannya.
"Karena hampir 90% muslim, ini harus diperhatikan dengan baik, walaupun tak perlu kita buat wisata halal tapi ini tetap berjalan karena kepastian dari ke-halalannya," ujarnya.
Sementara Rahimal K. Noor salah seorang pengurus PHRI Simalungun menyampaikan bahwa kepengurusan dan masa jabatan PHRI Simalungun sudah berakhir.
"Kami akan mengadakan muscab, jadi kehadiran di sini berharap arahan bapak Bupati agar PHRI ini dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun," kata Rahimal. (OL-13)
Baca Juga: Warga Tertimbun Runtuhan akibat Gempa di Pasaman Barat Dievakuasi
