Pemkab Bandung Diminta Aktifkan Kembali Satgas Penanganan Covid-19

DPRD Kabupaten Bandung, Jawa Barat meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, untuk kembali mengaktifkan Satgas penangganan Covid-19, dari tingkat kabupaten hingga ke RT/RW. Permintaan ini diajukan setelah tren kasus Covid-19 kembali mengalami peningkatan.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi, Kamis (3/2) mengatakan tren sebelumnya kasus penyebaran Covid-19 cenderung landai. Hal itu membuat aktivitas satgas Covid-19juga tidak terlalu aktif secara intens.

"Namun kalau trennya naik, berarti Satgas Covid-19 harus dihidupkan kembali aktivitasnya, terus melakukan anjuran, edukasi dan patroli pun harus tetap dilakukan," ujarnya.

Fahmi menjelaskan, dari sisi anggaran sebenarnya sudah diantisipasi, yakni anggaran 2022 di pos belanja tidak terduga hampir Rp100  miliar, untuk bencana termasuk Covi-19 di dalamnya. Jadi antisipasi anggaran sudah disiapkan. Jika ada peningkatan lagi, mungkin skema bantuan sosial itu ada, tapi belum dikeluarkan kecuali kebutuhannya sudah mendesak.

"Aksi-aksi penanganan Covid-19 di Kabupaten Bandung diputuskan melalui Tim Satgas Covid-19, salah satunya mengevaluasi pelaksanaan PTM. Sekarang kalau kita lihat di lapangan sudah banyak yang melakukan PTM 100 persen anak masuk sekolah meskipun jamnya masih belum 100 persen," jelasnya.

Namun kata Fahmi, kalau melihat tren sekarang kasus Covid-19 kembali meningkat, PTM bisa ditinjau kembali, namun tentunya harus diputuskan melalui Tim Satgas Covid-19 yang unsurnya ada bupati, sekda dan dinas terkait lainnya. Kini porsinya belum dulu merekomendasi untuk tinjau kembali PTM. Kalau trennya meningkat meskipun trennya kecil, pertama kewaspadaan itu harus ditingkatkan, bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat.

"Kedua, optimalisasikan lagi Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Bndung, yang di dalamnya unsur Forkompimda. Nanti Tim Satgas itulah yang meramu kebijakan-kebijakan lokal, seperti kebijakan bantuan sosial, kebijakan penanganan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, termasuk bagaimana kebijakan tentang PTM," ucapnya. (OL-15)