Dengan UU Minerba No 3/2020, Daerah Tetap Miliki Peran Strategis

DINAS Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar sosialisasi Implementasi UU No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), serta peran serta daerah terhadap pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan di Hotel Novotel Banjarbaru, Sabtu (5/6/2021).

Kegiatan dilaksanakan secara offline maupun virtual, dibuka oleh Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA dan dihadiri Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin beserta jajaran, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, Kadis ESDM Kalsel Kelik Isharwanto, Kepala SKPD Pemprov Kalsel, sejumlah direksi perusahaan mineral dan pertambangan di Kalsel, Bank Indonesia, dan BPS Kalsel.

Safrizal ZA mengatakan UU Minerba baru mengedepankan keseimbangan antara pemanfaaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

“Dengan sosialisasi UU Minerba ini juga akan dijelaskan seperti apa praktek ke depannya pengelolaan mineral dan batubara serta peran pemerintah daerah (Pemda) dalam Dinas ESDM di daerah,” papar Safrizal.

Diakuinya sektor tambang  di Kalsel maupun secara nasional punya peran strategis mendongkrak pertumbuhan ekonomi. 

“Pada kwartal 1 Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kalsel masih minus 1,25 persen, walaupun masih minus kita harapkan ekonomi Kalsel masih terus tumbuh hingga akhir tahun, salah satunya melalui sektor tambang,” katanya.

Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin, mengatakan UU Minerba tegas mengatur pemulihan lingkungan pasca tambang harus dilakukan.

“Ada  ada dana jaminan didepan dan di belakang bila tak dilakukan ada sanksi pidananya,” kata Ridwan.

UU Minerba tahun 2020 bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pertambangan mineral dan batubara agar lebih efektif dan efisien.

 “Kewenangan perizinan berada di pusat melalui BKPM, namun pemerintah provinsi masih punya kewenangan perizinan di sektor tertentu berikut pengawasan dan pembinaan melalui pendelegasian kewenangan,” kata Ridwan. 

Dirjen Minerba sudah menyurati seluruh gubernur di Indonesia agar mempertahankan Dinas ESDM karena masih berperan dalam pengelolaan pertambangan di daerah masing-masing.

“Dengan UU Minerba tahun 2020, sinergi pusat dan daerah dalam rangka tata kelola pertambangan harus semakin diperkuat,” kata Ridwan.

Pemberlakuan UU Minerba terlebih dahulu akan dibuatkan Perpres dan PP-nya sebagai petunjuk teknis (juknis).

“Perpres dan PP-nya untuk pelaksanaan UU Minerba masih digodok dan secepatnya akan diterbitkan,” kata Ridwan.

Sementara Lana Saria, selaku Direktur Teknik dan lingkungan Minerba Kementerian ESDM mengatakan pasca  UU Minerba 2020, Seluruh kewenangan perizinan telah dipindahkan ke pusat mulai 10 Desember 2021 nanti.

“Kewenangan tersebut baik penerbitan perizinan  maupun pengawasan dan pembinanan,” kata Lana.

Namun berdasar Pasal 35 UU Minerba No 3 Tahun 2020 ayat 4, pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan perizinan disertai kewenangan atas pembinaan dan pengawasan. 

Dijelaskan Lana, Pendelegasian kewenangan ke daerah berupa IUP untuk mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan di wilayah tersebut maupun 12 mil dari garis pantai.

“Termasuk kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan,” kata Lana.

Sosialisasi dilanjutkan dengan diskusi dengan peserta yang dimoderatori langsung oleh Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar dengan narasumber Direktur Teknik Lingkungan Minerba Kementerian ESDM Lana Saria serta  Kadis ESDM Kalsel Kelik Isharwanto. (RO/OL-09)