Atensi Moeldoko untuk Pekerja Migran, Bukti Hadirnya Negara

KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memberikan atensi atas program tes PCR dan vaksinasi covid-19 bagi pekerja migran Indonesia. Kebijakan itu menjadi solusi, sekaligus bukti bahwa negara hadir.

"KSP menghormati keberadaan pekerja migran Indonesia. Upaya yang ia lakukan itu didasarkan pada keinginan agar biaya tes PCR dan vaksinasi tidak membebani mereka. PMI adalah ujung tombak negara untuk memperoleh devisa dari luar negeri," ungkap Khairul Anam, tokoh muda yang juga Ketua Umum Milenial Muslim Bersatu.

Dia menambahkan, pernyataan Moeldoko yang mewanti-wanti semua pihak agar tidak membebani para calon pekerja migran Indonesia, dan tidak menjadikan biaya tes PCR maupun vaksinasi sebagai area yang merugikan rakyat kecil, menegaskan perhatian dan kehadiran negara untuk memuliakan mereka. Hal tersebut menjadi tambahan bukti bahwa pemerintah sangat menghargai fungsi, peran dan keberadaan PMI dalam pembangunan ekonomi negara.  

Menurut Anam, sikap KSP yang memberikan perhatian kepada PMI tersebut wajar dilakukan para pengemban amanah pemerintahan yang sadar akan peran-peran setiap anak bangsa dalam memberikan pengabdian.

“Hanya mungkin selama ini kita jarang melihat sikap-sikap kenegarawanan seperti itu, sehingga apa yang dilakukan KSP menjadi terkesan mengistimewakan para PMI,” kata Anam.

Tetapi, dia menambahkan, kalau pun KSP memberikan keistimewaan kepada para pekerja migran, sebenarnya hal itu pun wajar juga. “Bagaimana mungkin negara tidak berterima kasih, dengan memberi mereka perhatian dan bantuan yang diperlukan, karena sumbangan mereka untuk devisa negara pun sangat tinggi,” lanjutnya.

Kolaborasi pemangku kepentingan

Anam menyatakan, selama 2020 saja negara telah memperoleh cadangan devisa hingga Rp 159,6 triliun sebagai sumbangan dari aktivitas ekonomi para pekerja migran. Kalau pun pada pernyataannya Moeldoko menegaskan bahwa sewajarnya pemerintah memberikan perhatian--Moeldoko mengistilahkannya dengan hamparan karpet merah--hal itu masih dalam batas yang sangat wajar.

“Itu juga mencerminkan bagaimana seorang pengemban amanah publik menghormati peran setiap unsur anak bangsa untuk negara yang sama-sama kita cintai ini,” tambah dia.

Yang menarik, kata Anam, adalah bagaimana KSP melakukan bantuan tersebut tidak dalam bentuk kerja-kerja one man show, melainkan dengan menyinkronkan dan melibatkan banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Di antaranya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatna, dan perbankan, seperti BNI.

“Pelibatan sebanyak mungkin pemangku kepentingan dalam membantu para calon PMI ini tidak hanya merupakan terobosan aturan yang mempermudah para PMI, tapi juga langkah cerdas menyatukan dan menyinkronisasi berbagai pemangku kepentingan,” lanjutnya.  

Sebelumnya, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Bina Penta) Kemenaker, Suhartono, mengungkapkan meski dalam suasana pandemi, tahun lalu Indonesia mengirim sebanyak 114 PMI profesi perawat dan careworker batch ke-13 ke Jepang. BNI terlibat aktif dalam kerja sama yang difasilitasi pemerintah tersebut.

Saat ini, menurut Suhartono, tengah disiapkan pengiriman 274 calon PMI ke Jepang yang merupakan bagian dari perjanjian Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). (N-2)