Bawaslu Jabar Temukan Sejumlah Pelanggaran Jelang Pilkada

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jawa Barat menemukan ribuan pelanggaran terkait bukti dukungan masyarakat untuk calon perseorangan pada pemilu kepala daerah serentak 2020. Hal ini diketahui setelah dilakukan verifikasi faktual terhadap berkas dukungan yang dilampirkan setiap kandidat independen pada 26 juni-12 Juli.

Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Dahlan menjelaskan, dari delapan daerah yang menggelar pilkada di wilayahnya, terdapat empat yang diikuti calon perseorangan yakni Kabupaten Tasikmalaya, Indramayu, Karawang, dan Cianjur. "Total ada lima paslon, karena di Cianjur ada dua," katanya di Bandung, Kamis (16/7).

Baca juga: Pilkada Serentak 2020 Diprediksi Temui Banyak Kendala

Berdasarkan verifikasi faktual berkas dukungan terhadap lima paslon tersebut, terdapat ribuan yang tidak memenuhi syarat (TMS) dengan berbagai faktor. Dia menContohkan, terdapat anggota TNI dam Polri yang dicantumkan sebagai pendukung paslon perseorangan.

"TNI di Indramayu ada dua, Kabupaten Tasik 10, Karawang empat, Cianjur satu.  dari Polri di Indramayu empat, Tasikmalaya lima, Karawang satu. Total 10 di empat kabupaten/kota," paparnya.

Jumlah cukup signifikan terlihat dari adanya dukungan aparatur sipil negara terhadap kandidat tersebut. "Ada 198 di Indramayu, Tasik 278, Karawang 130, Cianjur 97 dan 79, karena ada dua calon," ujarnya.

Adapun dukungan yang berasal dari unsur penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, terdapat 74 di Indramayu, 120 di Tasik, 87 dan 76 di Cianjur. "Lalu ada unsur kepala desa atau perangkat desa. Tasik ada 369, Karawang 268, Cianjur A 133 dan Cianjur B 101. Di Indramayu ada 113."

Tak hanya itu, menurutnya terdapat warga yang sudah meninggal yang diklaim mendukung paslon perseorangan. "Indramayu 1463, Tasik 193, Karawang 4.895, Cianjur 475," ujarnya.

Anggota Bawaslu Jawa Barat Zaky Hilmi tidak bisa memastikan adanya dukungan TMS tersebut apakah disengaja atau tidak. Berdasarkan hasil verifikasi faktualnya ke setiap warga yang tercatat itu, hampir semuanya mengaku tidak tahu jika nama dan berkas KTP-nya dilampirkan ke dalam dukungan paslon perseorangan.

"Ini di ranah calon. Yang pasti kami tegas kalau ada yang tidak memenuhi syarat," katanya. (BY/A-1)