Pelaku UMKM di Raja Ampat Dapat Bantuan Gerobak

DINAS Koperasi dan UKM Kabupaten Raja Ampat, menyerahkan 40 unit gerobak bagi pelaku UKM yang tersebar di Distrik Kota Waisai, Waigeo Utara, Misool Selatan dan Misool Utara.

Penyerahan berlangsung secara simbolis oleh Sekda Raja Ampat, Dr. Yusuf Salim, M.Si, kepada perwakilan UKM, disaksikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Para Pimpinan OPD dan wartawan, di Halaman Kantor Koperasi, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Jumat,(5/6).

"Saya memberikan apresiasi kepada Dinas Koperasi yang mana pada pertengahan tahun, kegiatan di tahun 2020 sudah bisa dilaksanakan untuk membantu UKM menjemput era new normal," kata Yusuf Salim.

Menurutnya, Pemda Daerah terus melakukan berbagai upaya mendorong pengembangan UKM di Raja Ampat. Pihaknya dalam beberapa kesempatan berdiskusi dengan Bupati Raja Ampat terkait dengan bagaimana dampak korona bagi pelaku UKM. Pemda juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap adanya bantuan juga dari pemerintah pusat.

"Bagi pelaku UKM di Raja Ampat, kami berharap jangan melihat dari nilai atau bentuk dari bantuan ini. Mari melihat niat baik Pemda yang ingin memajukan pelaku UKM. Ini menjadi penyemangat, motivasi untuk pengusaha UKM, melihat peluang-peluang usaha yang ada," pesan Sekda.

Dalam kesempatan itu. Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Ria Siti N. Umlati, menerangkan, wabah korona atau Covid-19 berdampak pada semua sektor ekonomi. Termasuk kepada pelaku usaha kecil, menengah dan koperasi (UMKM).

"Semoga dengan adanya bantuan ini memberikan semangat bagi mereka untuk terus berusaha. Gerobak ini diberikan untuk pedagang keliling atau yang biasa menjual di sekitar pelabuhan," terang Ria.

Selain gerobak, ada juga Panci, termos dan peralatan lainnya yang mendukung kegiatan pelaku UKM.

Distribusi gerobak bagi pelaku UKM khusus di Kota Waisai langsung diserahkan kepada pelaku UKM, sedangkan untuk tiga Distrik lainnya akan dilakukan setelah akses transportasi dibuka Kembali. (OL-13).

Baca Juga: Kepala Daerah Jangan Persulit NPHD dengan Politik Transaksional