Jumat 05 Juni 2020, 14:17 WIB

Kepala Daerah Jangan Persulit NPHD dengan Politik Transaksional

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Kepala Daerah Jangan Persulit NPHD dengan Politik Transaksional

MI/Susanto
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (dalam layar)

 

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di 270 daerah untuk segera mencairkan Naskah Perjanjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang akan digunakan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020. Hal itu disampaikannya pada saat Rapat Koordinasi melalui Video Conference terkait Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Jumat (05/06)

“ NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan, berapapun dicairkan kepada penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah agar mereka betul-betul memiliki nafas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan 15 Juni ini,” kata Mendagri.

Ia juga meminta kepala daerah tidaj mempersulit pencairan NPHD dengan politik transaksional. Mendagri menegaskan meski berskala kontestasi lokal, namun Pilkada di 270 juga berimbas pada stabilitas politik nasional.

“Jangan sampai terjadi transaksional, politik kepentingan kepada penyelenggara dari rekan-rekan kepala daerah, tolong ini sekali lagi politik memang iya politik lokal, tapi kalau untuk kepentingan nasional, saya kira kita harus satu pemikiran yang sama,” pesannya.

Baca juga: Bahas Pilkada, KPU Papua Barat Koordinasi dengan KPUD

Setelah diputuskan Pilkada akan digelar pada 9 Desember 2020, tahapan Pilkada yang sempat tertunda, kembali dilanjutkan pada 15 Juni. Mendagri meminta penyelenggara Pemilu agar mempertimbangkan durasi kampanye bakal pasangan calon. Ia meminta tidak terlampau lama, sehingga tahapan yang tersisa dapat dimajukan.

“Masa kampanye masih bisa dipersingkat sehingga tahapan lanjutan lain masih bisa dilakukan pada awal Juli mungkin dengan adanya penghematan sekian hari, otomatis waktu yang dipangkas itu dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan misalnya sosialisasi atau pemutakhiran data yang risiko interaksi sosialnya lebih rendah,” ujarnya.(Cah/OL-4)

Baca Juga

Ist/DPR

Puan Maharani Bahas Penanganan Covid-19 dengan Agus Harimurti

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 19:35 WIB
Puan Maharani memastikan dirinya dan Agus sepakat pandemi ini harus diselesaikan secara bergotong royong seluruh elemen...
MI/Adam Dwi

Dewas Jamin Profesional Periksa Dugaan Pelanggaran Etik Ketua KPk

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 18:30 WIB
"Dewas bekerja profesional. Kita tidak mau gegabah dan tergesa-gesa. Penetapan seseorang melanggar etik atau tidak harus melalui...
Antara/Mohammad Ayudha

KPU Pastikan Siap Gelar Pilkada 2020

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 18:24 WIB
Optimisme itu mengacu sejumlah indikator, yakni regulasi pendukung, SDM di tingkat pusat dan daerah, hingga ketersediaan logistik, seperti...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya