Dua Paslon Kepala Daerah Babel Maju Melalui Jalur Perseorangan

Dua pasangan calon (Paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bangka Belitung (Babel) dipastikan akan maju dari jalur perseorangan. Satu diantaranya sudah menyerahkan berkas syarat dukungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Babel.

Kordinator Divisi Hukum dan Hubungan antarlembaga Bawaslu Babel Dewi Rusmala mengatakan dua pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kemungkinan besar ada calon perseorangan adalah Bangka Barat dan Bangka Selatan.

"Dari 4 pilkada di Babel, hanya di Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Selatan yang ada calon perseorangan. Sedangkan untuk Bangka Tengah dan Belitung Timur tidak ada," kata Dewi saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (21/2).

Baca juga: Pilkada Serentak Di Babel Rawan Politik Uang

Kedua paslon perseorangan dari Bangka Barat Rieza Frimansyah-Medi Hestri sudah mengumpulkan dukungan KTP dan Suket 12.872 dukungan. Sementara di Kodi-Rusliadi (KORI) yang maju untuk Bangka Selatan Ksudah mendapatkan 14.919 dukungan. Kedua calon perseorangan ini sudah melampaui jumlah syarat dukungan.

"Untuk Bangka Barat, syarat dukungannya harus 12.872 KTP/Suket dengan sebaran di 4 kecamatan, sedangkan untuk Bangka Selatan 12.766 KTP/Suket
sebaran di 5 kecamatan. Jika melihat jumlah syarat dukungan keduanya sudah memenuhi batas syarat yang ditentukan," ungkap Dewi.

Hanya saja, lanjutnya, baru paslon perseorangan Bangka Selatan yang sudah menyerahkan syarat dukungan ke KPU, sedangkan untuk Bangka Barat, baru tahap koordinasi.

"Kalau Bangka Selatan sudah menyerahkan. Nah, Bangka Barat kita tunggu sampai batas akhir Minggu (23/2) malam. Jika melewati pukul 24.00 WIB,
maka kami anggap syarat dukungan sudah tidak bisa diterima dan akan ditolak," tuturnya. (OL-14)

Untuk memastikan syarat dukungan KTP/Suket didapat sesuai keinginan masyarakat, maka pihaknya bersama KPU akan melakukan verifikasi faktual ke masyarakat yang memberikan dukungan.

"Kita lihat hasil verifikasi faktual. Jika nanti masyarakat yang memberikan KTP ternyata tidak mendukung, maka akan kita minta pemilik KTP tersebut menandatangani form yang disiapkan," imbuhnya.

Jika, lanjut Dewi, paslon perseorangan tersebut mendapatkan KTP dengan cara membeli, pihaknya akan meneruskan ke proses hukum. "Kalau KTP beli atau palsu, maka prosesnya akan kita teruskan ke pidana. Paslon terancam dicoret," tegas Dewi.