2022, Pemkab Sikka Canangkan Bebas Stunting dan Kematian Ibu-Bayi

PEMERINTAH Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, mencanangkan bebas stunting dan nol kematian ibu dan anak pada 2022. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) bagi ibu hamil merupakan hal yang sangat penting bagi keluarga. Di Kabupaten Sikka, angka kematian ibu (AKI) masih tinggi yakni 359 per 100.000 kelahiran hidup dari target MDGS 102 per 100.000 kelahiran hidup.

"Hal ini karena masih rendahnya akses terhadap pelayanan yang berkualitas di fasilitas kesehatan, terbatasnya sumber daya strategis untuk kesehatan ibu dan neonatal," kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Martina Pali saat mengampanyekan program perencanaan persalinan dan pencanangan komplikasi (P4K) di aula Sikka Convention Center (SCC) Kota Maumere, Sabtu (14/12) siang.

Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu menyebabkan 15% kehamilan dan persalinan akan mengalami komplikasi. Jumlah ibu hamil di Kabupaten Sikka tahun 2019 sebanyak 4629 orang, sekitar 969 ibu mengalami komplikasi.

"Fokus dari program P4K adalah penempelan stiker dan pemasangan bendera ibu hamil agar masyarakat setempat mengetahui dan peduli akan kondisi ibu hamil," ujarnya.

Target yang diharapkan dari kegiatan P4K ini agar semua stakeholder proaktif menyosialisasikan seluruh tahapan program P4K di tingkat keluarga dan masyarakat.

Wakil Bupati Sikka Romanus Woga menyampaikan masalah kesehatan dan gizi di Indonesia pada peride 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menjadi fokus perhatian. Hal ini karena tidak hanya berdampak pada angka kesakitan dan kematian ibu dan anak, melainkan memberikan konsekuensi kualitas hidup individu yang bersifat permanen sampai usia dewasa.

Timbulnya masalah gizi pada anak usia di bawah dua tahun erat kaitannya dengan persiapan kesehatan dan gizi seorang ibu hamil sejak kehamilan sampai melahirkan.

"Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) merupakan upaya pemerintah dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia," tuturnya.

Upaya program P4K sudah dimulai sejak tahun 2010, namun hingga saat ini, tujuan untuk menurunkan AKI yang tertuang dalam MDGs sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 belum tercapai.

Menurut SDKI tahun 2012, AKI di Indonesia justru mengalami peningkatan sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu hamil, ibu bersalin, ibu melahirkan dan nifas di Kabupaten Sikka pada tahun 2018 sebanyak 10 orang dan meningkat di tahun 2019 sebanyak 11 orang.

"Sedangkan kematian bayi pada tahun 2018 sebanyak 80 orang, terjadi penurunan pada tahun 2019 sebanyak 50 orang," ungkapnya.

Baca juga: Jabang Tutuka Upaya Purwakarta Tekan Angka Kematian Ibu dan Anak

Pelaksanaan kampanye P4K merupakan kegiatan yang difasilitasi bidan desa dalam rangka meningkatkan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman.

"P4K menggunakan stiker atau bendera ibu hamil adalah terobosan percepatan penurunan angka kematian ibu, stiker P4K berisi data tentang nama ibu hamil, taksiran persalinan, penolong persalinan, prempat persalinan, pendamping persalinan, transportasi yang digunakan dan calon donor darah," tukasnya.

Tujuan penempelan stiker P4K di setiap rumah ibu hamil agar terdata, tercatat dan terlaporkan keadaan ibu oleh bidan dengan melibatkan peran aktif unsur-unsur masyarakat seperti kader, dukun dan tokoh masyarakat serta masyarakat sekitar tempat tinggal ibu hamil. Apabila sewaktu-waktu membutuhkan pertolongan, masyarakat siap sedia
untuk membantu.

Dengan demikian, ibu hamil yang mengalami komplikasi tidak terlambat mendapat penanganan yang cepat dan tepat. Ia mengajak para suami agar mendampingi istri sejak bersalin, setelah melahirkan sampai dengan anak berusia 5 tahun.

"Suami sebagai kepala rumah tangga wajib bertanggung jawab dan berperan aktif menjaga dan mendampingi ibu saat memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan, mendampingi ibu saat melahirkan di puskesmas serta mendampingi ibu untuk mendapatkan pelayanan di posyandu," imbuhnya.

Suami, menjadi orang pertama yang mengambil keputusan ketika ibu mengalami komplikasi atau kondisi gawat darurat. Ibu hamil wajib didampingi sejak kehamilan hingga 42 hari setelah melahirkan.(OL-5)