Kepala Daerah Jadikan KPK Mitra

Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru menginstruksikan kepada para kepala daerah (bupati/wali kota) di Sumsel untuk selalu koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu untuk mencegah praktik korupsi.

"Pencegahan korupsi kita perlu evaluasi serta harus diperkuat dengan perbanyak koordinasi dengan KPK," ujar Herman Deru dalam sambutan pada Pembukaan Rakor dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2018 serta Sosialisasi Program Tahun 2019, kemarin.

Perihal koordinasi dan supervisi (Korsup), Herman Deru mengatakan, hal itu sangat penting karena Korsup KPK ini telah memaparkan hal-hal yang telah dilakukan Provinsi Sumsel terkait dengan pencegahan. "Kita berupaya melayani masyarakat tanpa harus terjerat hukum karena kasus korupsi," tegasnya.

Baca juga: Proyek Kereta Api Trans Sulawesi sudah Habiskan Anggaran Rp7 T

Sementara itu, Kepala perwakilan Badan Pengawas Pembangunan (BPKP) Sumsel, Gilbert AH Hutapea, meminta kepala daerah dan legislatif dapat bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini KPK, serta harus mengubah pandangannya. Bahkan, bisa dijadikan penasihat yang dapat diandalkan.

Koordinator KPK Wilayah II Sumsel, Abdul Haris mengingatkan, seluruh elemen kepala daerah di Sumsel agar tidak sungkan bertanya dalam pencegahan korupsi.

"KPK siap membantu dalam pemahaman terkait dengan pencegahan korupsi. Karenanya, tidak perlu sungkan," tandasnya.

Sementara itu, Pemkot Cirebon, Jawa Barat, mencanangkan pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pencanangan ZI itu ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan komitmen yang dipimpin Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis, bersama dengan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Kota Cirebon. (DW/UL/N-3)