Gunakan Kata Pribumi, Anies Langgar Inpres 26/1998

GUBERNUR Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang baru saja dilantik, Anies Baswedan, dinilai lalai dalam melakukan proses rekonsiliasi dengan menyebut kata pribumi. Hal ini diyakini bakal berdampak negatif bagi perjalanan demokrasi di Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Peneliti Retorika dan Media dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Desideria Murti, menyikapi pidato Anies.

"Melihat perjalanan Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) DKI Jakarta yang penuh gejolak, maraknya ujaran kebencian, dan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), Anies Baswedan perlu memilih dengan bijak penggunaan kata yang bisa menimbulkan polemik," ujar dia di Yogyakarta, Selasa (17/10).

Menurut Desideria, pidato Anies yang dikutip di berbagai media menyinggung mengenai kolonialisme di zaman ini dan membangkitkan istilah lawas mengenai pribumi atau inlander. Istilah ini, ujarnya, digunakan untuk menjadi pembeda dengan Belanda maupun Vremde Osterlingen atau nonpribumi lainnya, misalnya keturunan Tionghoa, Arab, dan India.

Seharusnya, lanjut dia, Anies lebih fokus dengan mengedepankan program kerja, data-data mengenai hal yang belum dikerjakan oleh pendahulunya, dan visi misinya. Tujuannya, agar masyarakat kembali fokus pada rasionalitas kerja seorang gubernur.

"Bukan lagi dengan bunga-bunga kata yang menimbulkan ambiguitas dan dapat membuka kembali wacana SARA dalam konteks diskusi politik masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat segera membahas hal-hal yang penting dan rasional untuk kemaslahatan banyak orang," jelasnya.

Desideria menyebutkan, penggunaan kata pribumi memang kadang diucapkan oleh beberapa elite, seperti kata yang pernah diucapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang juga beredar sebagai pembanding pidato Anies.

"Tetapi, bukan berarti kata-kata tersebut tidak berdampak karena siapa yang mengucapkan dan bagaimana istilah itu dipakai memiliki kekuatan makna yang berbeda," jelasnya.

Ia menambahkan, ada proses komunikasi politik menurut Lasswell (teori Harold Lasswell) yang perlu diperhitungkan yakni 'Who' atau siapa yang mengatakan dan 'To whom' atau kepada siapa itu dikatakan.

Dalam proses ini, katanya, Anies sedang disorot soal kampanye SARA yang dituduhkan padanya, menjadi kontraproduktif, ketika kata pribumi, dieksploitasi dalam pidatonya.

"Ini justru mengafirmasi tuduhan SARA kepada Anies," ujar Desideria.

Di Indonesia, tambah Desi, orang dengan mudah mengatakan tidak ada isu SARA dalam Pilkada DKI. Orang, tambahnya, cenderung ignorance atau tidak peduli dan menutup mata, hanya karena takut melihat kenyataan.

"Tetapi, jika ini dibiarkan, maka akan membentuk budaya dan metakognisi masyarakat yang impulsif untuk menjustifikasi kekerasan verbal SARA," tegasnya.

Sementara Peneliti bidang Sosial dari Wiratama Institute, Puti Sinansari, menilai, pernyataan Gubernur DKI itu menjadi pernyataan kontras yang kurang pas untuk disampaikan ke hadapan publik. Apalagi, katanya, penggunaan kata pribumi sudah dilarang melalui Inpres Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi, dalam semua perumusan serta penyelenggaraan kebijakan perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah.

Seharusnya, lanjut dia, sebagai pemimpin Ibu Kota Negara, pernyataan Anies dalam pidatonya memiliki pengaruh yang kuat bagi masyarakat yang mendengarnya.

"Karena itu, jangan sampai kalimat pemimpin multitafsir bagi masyarakat yang mendengarnya. Sehingga tidak terjadi kebingungan di antara rakyat dalam merespons pernyataan pemimpinnya. Mari kita berharap, kedua pemimpin DKI Jakarta itu bisa memberikan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat di Jakarta," ungkap Puti. (OL-2)