60% Kebakaran di Jakarta Akibat Korsleting Listrik, Heru Budi: Perkuat Sinergi Antarlembaga

PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat salah satunya terkait bencana kebakaran.

Heru mengatakan, kasus kebakaran yang terjadi sejak Januari-Agustus 2024 didominasi akibat korsleting listrik. "Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa sepanjang Januari-Agustus 2024 terdapat 61,12 persen kejadian kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik," ujar Heru dalam keterangannya, Rabu (18/9).

Sebagai langkah antisipasi, lanjut dia, Pemprov DKI terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk melakukan aksi. Sebagai contoh sosialisasi kebakaran kepada warga di seluruh wilayah Jakarta.

Baca juga : Dampingi Jokowi Tinjau Korban Plumpang, Erick dan Pemprov Koordinasi

Heru mengimbau masyarakat agar semakin waspada terhadap potensi kebakaran, terutama karena korsleting listrik.

Kepala Sekretariat Presiden RI ini juga meminta masyarakat untuk bijaksana dalam memakai listrik dan memastikan penggunaan peralatan listrik sesuai standar nasional Indonesia (SNI).

"Kemudian rutin melakukan pemeliharaan dan pembaruan instalasi listrik. Bersama kita tingkatkan perlindungan bagi warga dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman serta tertib dari risiko kejadian kebakaran guna mendukung terwujudnya Jakarta Kota Global yang layak huni dan berkelanjutan," jelas Heru.

Baca juga : Heru Budi Ancam Cabut Penerima KJP dan KJMU Terlibat Judol

Relawan kebakaran
Anggota DPRD DKI Mujiyono mengaku telah membentuk relawan kebakaran saat menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 lalu.

Tim ini dibentuk setelah Mujiyono menggandeng lembaga pendidikan negeri dalam menanggulangi insiden kebakaran di permukiman padat penduduk.

"Saya pernah buat kajian sendiri bersama teman-teman ITB (Institut Teknologi Bandung) kaitannya dengan penanganan kebakaran di permukiman padat penduduk, kurang lebih 3-4 tahun yang lalu. Pada akhirnya menjadi supporting document (berkas pendukung) untuk program relawan kebakaran," kata Mujiyono.

Baca juga : Heru Budi Larang ASN Pemprov DKI Bolos Hari Pertama Kerja

Menurutnya, program yang diluncurkan dua tahun lalu ini menjadi salah satu warisan (legacy) dari Komisi A DPRD DKI Jakarta untuk masyarakat. Di setiap RW terdapat 30 orang komponen masyarakat yang peduli dengan pencegahan kebakaran.

"Relawan ini diperlukan karena potensi kebakaran yang paling besar berada di wilayah permukiman padat penduduk. Kalau kita narasikan daerah kumuh itu, potensi kebakarannya sangat tinggi, penyebabnya terutama karena korsleting listrik kalau nggak salah hampir 60 persen," ujar Ketua DPD Demokrat Jakarta ini.

Selain itu, Komisi A DPRD periode 2019-2024 kerap menyuarakan pentingnya penanganan kebakaran kepada Pemprov DKI Jakarta. Hal itu disampaikan anggota dewan dalam setiap rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur soal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.

"Penanganan kebakaran di Jakarta atau di Indonesia pada umumnya itu nggak sesederhana seperti penanganan di kota lain atau negara lain. Kita sama-sama tahu Jakarta yang kota global ini masih ada 90 RW yang berkategori kumuh dan miskin," tuturnya. (J-2)