Pengamat Sebut Rencana Presiden Jokowi Berkantor di IKN untuk Redam Protes Masyarakat

PENGAMAT kebijakan publik, Agus Pambagio memberikan kritik terhadap rencana Presiden Joko Widodo yang akan berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada akhir Juli 2024 nanti.

Agus menyebut rencana untuk berkantor di IKN itu hanya sekadar pamer sekaligus meredam protes serta suara sumbang soal IKN yang diperkirakan akan menjadi mega proyek yang mangkrak.

“Itu untuk pamer saja itu, ini lho sudah jadi, siapa yang protes? Tidak apa-apa sih. Jadi sih jadi istananya. Semua jadi, jalan tol jadi, bandara jadi, pelabuhan jadi. Tapi bisa dipakai tidak? Kan tidak. Kalau dipakai cost-nya mahal banget. Tetapi sekarang rugi besar, siapa yang mau bayar?” ketus Agus saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (24/7).

Agus mengungkapkan dirinya telah mengingatkan sejak awal bahwa proyek IKN itu bisa dijalankan asalkan perencanannya matang dan dilakukan dengan proses yang benar. Tidak bisa dengan cara tergesa-gesa.

“Dia sudah tahu itu (tidak mungkin). Tapi kan gengsi. Mana ada pindah IKN, lalu dua tahun jadi. Tidak ada di seluruh dunia. Paling cepat itu 15 tahun. Ini memang diprogram, tapi ngapain baru dua tahun kerja di sana? Banyak hal-hal yang akan jadi konflik,” kata Agus.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono mengungkap perkembangan terbaru terkait rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Heru menyebut kemungkinan Jokowi akan berkantor akhir Juli.

"Rencana tanggal 28 beliau akan meresmikan tol dan meninjau, kami bersama PUPR dan Sekretariat Presiden mempersiapkan segala kebutuhan presiden berkantor di IKN," kata Heru. (Dis)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Reynaldi