Judi Online Rusak Ekonomi Keluarga dan Kesehatan Mental

JAKARTA kini menempati posisi tertinggi kedua dalam kasus paparan judi online di Indonesia. Jumlah masyarakat yang terpapar judi sebanyak 238.568 pemain dengan nilai transaksi mencapai Rp2,3 triliun.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan, termasuk pemerintah dan masyarakat. Terkait hal ini, Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, menyampaikan, tingginya angka kasus judi online di Jakarta tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan akses internet yang luas. 

"Jakarta sebagai ibu kota dan pusat bisnis memiliki akses internet yang sangat mudah dan luas. Ini memberikan celah bagi aktivitas judi online untuk berkembang pesat. Terlebih banyak orang yang menganggur dan ingin mendapat uang secara instan," ujar Bang Zaki, panggilan akrabnya, di Jakarta, Kamis (27/6).

Baca juga : Ini Dampak Judi Online terhadap Kesehatan Mental

Salah satu langkah utama yang menurut Zaki perlu dilakukan ialah edukasi dan sosialisasi tentang bahaya judi online. Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif judi online harus ditingkatkan. "Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa judi online bukan hanya ilegal tetapi juga dapat merusak ekonomi keluarga dan kesehatan mental," kata dia.

Penguatan peran keluarga dan komunitas juga menjadi kunci penting dalam mencegah penyebaran judi online. Jadi keluarga harus lebih aktif dalam mengawasi aktivitas online anggota keluarganya, terutama anak-anak dan remaja, sekaligus mengetahui dan memahami tentang judi online.

"Judi online telah menyasar anak muda. Kita tidak boleh abai. Fenomena ini akan berdampak besar di kemudian hari, tidak jarang banyak kasus pencurian hingga pembunuhan akibat kecanduan judi online. Mari kita nyalakan alarm keluarga agar tidak menjadi korban," tutur Ketua DPD Golkar Jakarta tersebut.

Baca juga : Menko PMK Luruskan Maksud Korban Judi Online Terima Bansos, Begini Penjelasannya!

Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk memerangi judi online, yakni memanfaatkan teknologi. "Penggunaan teknologi canggih seperti AI dan big data dapat membantu pemerintah dalam melacak dan memblokir situs judi online. Teknologi ini juga bisa digunakan untuk menganalisis pola-pola transaksi yang mencurigakan yang berkaitan dengan judi online," tambahnya.

Oleh karenanya, dirinya menekankan pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas dan terstruktur. Pemerintah harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melacak dan menutup situs-situs judi online, serta memberikan sanksi berat kepada pelaku yang terlibat dalam aktivitas. 

"Harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator telekomunikasi, dan institusi keuangan dalam memerangi judi online. Setiap pihak harus saling mendukung dan berbagi informasi untuk efektivitas penanganan," pungkas Zaki. (Z-2)