PEMPROV DKI Jakarta telah lama berencana mengakuisisi saham PT KCI melalui PT MRT Jakarta. Hal itu dilakukan guna menjalankan amanat Presiden Joko Widodo untuk mengintegrasikan transportasi di Jabodetabek.
Namun, langkah MRT Jakarta merangkul PT KCI hingga saat ini masih menemui jalan buntu. Meski begitu, upaya integrasi angkutan umum lainnya tetap didorong melalui PT JakLingko Indonesia (JLI). BUMD ini berwenang melakukan integrasi secara sistem tarif dan tiket. PT JLI pun telah mengelola tarif integrasi layanan angkutan umum untuk LRT Jakarta, MRT Jakarta, dan Transjakarta.
"Kami sampai saat ini masih terus melakukan upaya koordinasi dan komunikasi melalui JakLingko Indonesia agar terwujud integrasi utuh angkutan umum massal di Jakarta termasuk dengan PT KCI," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam diskusi virtual Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Selasa (28/3).
Baca juga: Heru Optimistis Stasiun Integrasi LRT Bakal Kurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi
Meskipun integrasi tarif dengan KCI masih belum jelas, Syafrin mengatakan Pemprov DKI tetap mengupayakan agar layanan integrasi layanan bisa dilakukan dengan penataan kawasan di sekitar stasiun dan penyediaan layanan Transjakarta.
"Sambil menuju integrasi tarif tadi kami mendahului dengan penataan kawasan stasiun agar terjadi dulu integrasi fisik maupun layanan serta kawasan di stasiun. Ada 11 stasiun untuk mempercepat integrasi tarif, ini PR bersama," jelas Syafrin.
Baca juga: Ini Jurus Heru Budi Hartono Tangani Kemacetan di DKI Jakarta
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Suranto.
Ia menegaskan Kemenhub mendukung penuh rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan integrasi bersama PT KCI. Namun, hal itu harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat.
Menurutnya jika tergabung dalam satu induk manajemen, pengelolaan transportasi yang terintegrasi akan lebih mudah dilakukan.
"Selama masih terkotak-kotak akan sulit. Tapi bila jadi satu akan mudah," tandasnya.
(Z-9)
