Ikut Organisasi Internasional, Pemprov DKI Tukar Pikiran Masalah Kota

SELAMA ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merupakan anggota aktif di berbagai organisasi internasional seperti United Cities and Local Governments (UCLG), C40, dan ICLEI. Keanggotaan Pemprov DKI Jakarta dalam berbagai organisasi internasional tersebut, secara khusus untuk UCLG yang dimulai sejak 1980-an, bertujuan untuk bertukar pandangan dalam menemukan solusi adaptif terhadap tantangan yang dihadapi Kota Jakarta.

"Kerja sama dengan mitra organisasi internasional bertujuan bertukar pikiran dan menemukan serta mengimplementasikan solusi-solusi adaptif atas berbagai tantangan urban yang dihadapi oleh Kota Jakarta," ujar Kepala Biro Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Marulina Dewi, seperti dikutip dari keterangan resmi, Senin (21/11). Hubungan kerja sama dengan mitra organisasi internasional yang terjalin dengan baik tersebut memiliki peran penting untuk mendukung perwujudan visi dan misi pembangunan Kota Jakarta. 

Terlebih lagi, sebagai ibu kota negara, warganya terhitung heterogen dan multikultur. "Kerja sama ini mendukung Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan, dan kebinekaan," tegas Marulina. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta berharap kerja sama yang telah terjalin dengan baik dapat terus berlanjut dan ditingkatkan untuk memberikan manfaat konkret bagi Jakarta.

Diketahui, Biro Kerja Sama Daerah Pemprov DKI Jakarta melaksanakan pertemuan mitra organisasi internasional dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Ruang Indonesia, Plataran Senayan, Jumat (18/11). Pertemuan ini antara lain membahas program kolaborasi yang sudah dan akan dilaksanakan ke depan. 

Adapun organisasi yang hadir antara lain UCLG ASPAC, ICLEI Indonesia, GIZ, C40, UNICEF, Smart Change Project, UNDP Indonesia, The World Bank, FAO, ITDP, WRI, RDI, ICCT, UNRC, Vital Strategic. Pembahasan dilakukan dengan suasana hangat yang diselingi dengan jamuan makan siang.

Beberapa program kolaborasi yang dibahas terkait perbaikan kualitas udara, pengendalian banjir dan ruang terbuka hijau (RTH), pengembangan smart city, green building, elektrifikasi kendaraan umum, dan penataan pedestrian serta jalur sepeda di Jakarta. Di samping itu, dibahas terkait inovasi layanan pencegahan dan penanggulangan gender-based violence di Jakarta hingga kegiatan kampanye food loss dan banyak hal lain. (RO/OL-14)