Pemprov DKI Didesak Tutup Kompleks Prostitusi di Rawa Malang

KETUA RW010 Semper Timur Ahmad Syarifudin mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menutup kompleks prostitusi di dekat Hutan Kota Rawa Malang agar kejadian tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak perempuan berusia 13 tahun pada awal September lalu tidak terulang.
 
"Maksud saya itu, seharusnya benar-benar plek ditutup. Tanpa ada kecuali, apalagi dalam keadaan seperti ini (ada anak yang mendapat kekerasan seksual di Hutan Kota Rawa Malang)," kata Syarifudin seperti dikutip Antara di Jakarta Utara, Kamis (22/9).
 
Syarifudin menyatakan keberadaan kompleks prostitusi yang relatif berdekatan dengan Hutan Kota Rawa Malang telah membuat warga khawatir.
 
Terlebih, lokasi prostitusi di Rawa Malang dengan Hutan Kota hanya berjarak kurang dari 1 kilometer.
 
"Khawatir ada dampak psikis bagi anak yang melihat situasi demikian. Memang tidak kelihatan dari luar, kalau siang tampak rumah dengan kamar-kamar biasa. Cuma kalau malam menerima tamu, musiknya terdengar (keras)," ujar Syarifudin.
 
Hal itu membuat warga sekitar mesti lebih berhati-hati menjaga anak-anak di rumah, minimal, menjaga anak tidak sampai keluar malam. Karena kalau keluar malam, dikhawatirkan mereka akan melihat pemandangan yang tak seharusnya dilihat oleh anak-anak seusia mereka.
 
Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Utara memperketat pengawasan Hutan Kota Rawa Malang di Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara.
 
"Sebagai area publik, jika tanpa pengawasan, Hutan Kota tersebut berisiko menjadi tempat yang rentan terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan," ucap Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen-PPPA Nahar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/9).

Baca juga: Pemkot Depok Diduga Sandera 17 SHM Milik 17 Warga Kelurahan Sukamaju Baru

 
Untuk itu, sebagai upaya mencegah tidak berulangnya tindak kekerasan seksual maupun kekerasan lainnya, Nahar pun mendorong pemerintah daerah dapat memastikan tersedianya fasilitas umum yang ramah anak.
 
Di antaranya menguatkan kebijakan, menggagas Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), termasuk menyiapkan petugas untuk melakukan patroli keliling pada jam-jam operasional di fasilitas umum.
 
Kronologi kasus bermula saat korban pulang sekolah dan bertemu dengan empat anak di Hutan Kota, Jakarta Utara, pada 1 September 2022. Salah satu anak memeluk korban dan menanyakan apakah korban mau menjadi kekasihnya, namun korban menolak.
 
Esok harinya, keempat pelaku yang sudah mengincar korban, kembali bertemu korban saat pulang sekolah. Saat itulah, keempat anak melakukan tindakan pemerkosaan terhadap korban.
 
Akibat tindakan tersebut, terduga pelaku dapat dikenakan Pasal 81 ayat (1) dan (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang ancaman maksimal berupa pidana penjara 15 tahun, dan sesuai pasal 79 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat ditetapkan pada anak paling lama 7,5 tahun penjara atau paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
 
Kemen-PPPA melalui Tim SAPA telah melakukan koordinasi dengan UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan terhadap korban. Saat ini, keempat anak pelaku (anak berhadapan hukum) sudah mendekam di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Handayani Jakarta. (Ant/OL-16)