Sejarah Kota Jakarta

SEJAK 1956, Hari Jadi Kota Jakarta ditetapkan setiap 22 Juni. Jauh sebelum bernama Jakarta, kota ini telah lebih dulu mengalami banyak pergantian nama. 

Dahulu kota itu pernah dikenal dengan nama Sunda Kelapa (sebelum 1527), Jayakarta (1527–1619), Batavia atau Jaccatra (1619-1942), dan Djakarta (1942-1972).

Sunda Kelapa (397-1527)

Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan Kerajaan Sunda yang bernama Sunda Kalapa berlokasi di muara Sungai Ciliwung. Ibu kota Kerajaan Sunda yang dikenal sebagai Dayeuh Pakuan Pajajaran atau Pajajaran (sekarang Bogor) dapat ditempuh dari pelabuhan Sunda Kalapa selama dua hari perjalanan. Menurut sumber Portugis, Sunda Kalapa merupakan salah satu pelabuhan yang dimiliki Kerajaan Sunda selain pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara dan Cimanuk. Kerajaan Sunda sendiri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanagara pada abad ke-5 sehingga pelabuhan ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-5 dan diperkirakan merupakan ibu kota Tarumanagara yang disebut Sundapura.

Pada abad ke-12, pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat warna untuk ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang saat itu.

Jayakarta (1527-1619)

Bangsa Portugis merupakan Bangsa Eropa pertama yang datang ke Jakarta. Pada abad ke-16, Surawisesa, raja Sunda meminta bantuan Portugis yang ada di Malaka untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa sebagai perlindungan dari kemungkinan serangan Cirebon yang akan memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. 

Upaya permintaan bantuan Surawisesa kepada Portugis di Malaka tersebut diabadikan oleh orang Sunda dalam cerita pantun seloka Mundinglaya Dikusumah. Surawisesa diselokakan dengan nama gelarnya yaitu Mundinglaya. 

Namun sebelum pendirian benteng tersebut terlaksana, Cirebon yang dibantu Demak langsung menyerang pelabuhan tersebut. Orang Sunda menyebut peristiwa ini tragedi, karena penyerangan tersebut menghanguskan kota pelabuhan tersebut dan membunuh banyak rakyat Sunda di sana termasuk syahbandar pelabuhan. 

Penetapan hari jadi Jakarta pada 22 Juni oleh Wali Kota Jakarta Sudiro pada 1956 berdasarkan tragedi pendudukan pelabuhan Sunda Kalapa oleh Fatahillah pada 1527. Fatahillah mengganti nama kota tersebut menjadi Jayakarta yang berarti kota kemenangan. Selanjutnya Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon menyerahkan pemerintahan di Jayakarta kepada putranya yaitu Maulana Hasanuddin dari Banten yang menjadi sultan di Kesultanan Banten.

Batavia (1619-1942)

Orang Belanda datang ke Jayakarta sekitar akhir abad ke-16, setelah singgah di Banten pada 1596. Jayakarta pada awal abad ke-17 diperintah oleh Pangeran Jayakarta, salah seorang kerabat Kesultanan Banten. 

Pada 1619, VOC dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen menduduki Jayakarta setelah mengalahkan pasukan Kesultanan Banten dan kemudian mengubah namanya menjadi Batavia. Selama kolonialisasi Belanda, Batavia berkembang menjadi kota yang besar dan penting. 

Untuk pembangunan kota, Belanda banyak mengimpor budak-budak sebagai pekerja. Kebanyakan dari mereka berasal dari Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok, dan pesisir Malabar, India.

Pada 9 Oktober 1740, terjadi kerusuhan di Batavia dengan terbunuhnya 5.000 orang Tionghoa. Dengan terjadinya kerusuhan ini, banyak orang Tionghoa yang lari ke luar kota dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. 

Dengan selesainya Koningsplein (Gambir) pada 1818, Batavia berkembang ke arah selatan. Pada 1 April 1905 di Ibu Kota Batavia dibentuk dua kotapraja atau gemeente, yakni Gemeente Batavia dan Meester Cornelis. 

Pada 1920, Belanda membangun kota taman Menteng. Wilayah ini menjadi tempat baru bagi petinggi Belanda menggantikan Molenvliet di utara. Pada 1935, Batavia dan Meester Cornelis (Jatinegara) terintegrasi menjadi wilayah Jakarta Raya.

Pada 1 Januari 1926 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan untuk pembaharuan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi yang lebih luas. Di Pulau Jawa dibentuk pemerintahan otonom provinsi.

Baca juga: Sejarah Monumen Nasional 

Provincie West Java adalah provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Jawa yang diresmikan dengan surat keputusan pada 1 Januari 1926 dan diundangkan dalam Staatsblad (Lembaran Negara) 1926 No. 326, 1928 No. 27 jo No. 28, 1928 No. 438, dan 1932 No. 507. Batavia menjadi salah satu keresidenan dalam Provincie West Java di samping Banten, Buitenzorg (Bogor), Priangan, dan Cirebon.

Jakarta (1942-sekarang)

Penjajahan oleh Jepang dimulai pada 1942 dan mengganti nama Batavia menjadi Djakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II. Kota ini juga merupakan tempat dilangsungkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan diduduki Belanda sampai pengakuan kedaulatan pada 1949.

Nama Jakarta kembali dikukuhkan pada 22 Juni 1956 di masa pemerintahan Wali Kota Jakarta Sudiro (1952-1960). Sebelum 1959, Djakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. 

Pada 1959, status Kota Djakarta mengalami perubahan dari sebuah kotapraja di bawah wali kota ditingkatkan menjadi daerah tingkat satu (Dati I) yang dipimpin oleh gubernur. Pada 1961, status Jakarta diubah dari Daerah Tingkat Satu menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI). 

Penetapan 22 Juni sebagai hari ulang tahun Jakarta didasari momen Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada 22 Juni 1527. Hal ini tertuang dalam keputusan DPR kota sementara No. 6/D/K/1956. Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ditetapkan melalui PP No 2 Tahun 1961 juncto UU No 2 PNPS 1961. (OL-14)