Kunjungi Daerah Kumuh di Bogor, Menko PMK Temukan Warga Belum Terima Bansos

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) mengunjungi salah satu daerah kantong kemiskinan ekstrem di Kampung Bongol kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/4). 

Pada kunjungannya kali ini, Muhadjir didampingi Walikota Bogor Bima Arya mendatangi beberapa rumah warga untuk memastikan penyaluran bansos telah dilakukan secara merata di wilayah tersebut. 

Berdasarkan kunjungannya, Muhadjir mendapatkan beberapa temuan yaitu masih banyak warga Kampung Bongol yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah padahal mereka layak untuk menerimanya. 

"Kampung Bongol ini merupakan daerah slum atau kampung kumuh tempat konsentrasi kemiskinan ekstrem namun, masih banyak warganya yang belum mendapatkan bantuan sosial," tutur Muhadjir. 

Muhadjir akan terus berkoordinasi dengan Walikota Bogor untuk perbaikan penyaluran bansos supaya tepat sasaran kepada warga yang berhak menerimanya dan melakukan penataan rumah tinggal di kampung tersebut.

Baca juga : Wali Kota Jakbar Minta HIPMI Dorong Percepat Upaya Pemulihan Ekonomi

"Kemudian kita akan coba berkoordinasi dengan Pemkot Bogor dan Kemensos untuk pemerataan penyaluran bansos lalu dengan Kementerian PUPR untuk diadakan semacam penataan rumah tinggal di tempat ini," jelasnya. 

Selain penyaluran bansos, menurut Muhadjir perlu dilakukan pemberdayaan masyarakatnya supaya dapat hidup dengan mandiri sehingga kedepannya dapat keluar dari zona kemiskinan ekstrem. 

"Karena masyarakat disini tidak memiliki pekerjaan tetap dan otomatis tidak cukup hanya diberi bansos tanpa ada upaya dari mereka untuk bisa hidup mandiri, maka dari itu nantinya pak wali akan bertanggung jawab untuk menjaga kesinambungan terutama berkaitan dengan pemberdayaan manusia di sini," ungkapnya. 

Walikota Bogor Bima Arya merespon dengan baik terkait penataan lingkungan kampung bongol serta pemberdayaan masyarakat secara komprehensif dan integratif. 

"Pemkot Bogor agar bertanggung jawab untuk pemberdayaan ekonomi warganya serta memfasilitasi melalui jalur UMKM  kemudian juga PKK untuk mengedukasi warga agar bisa mengatasi masalah-masalah utamanya terkait kesehatan dan pendidikan," ucapnya. (RO/OL-7)