Kanwil Kemenkumham DKI Buka Gerai Pelayanan Publik di PGC

KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI meresmikan Gerai Pelayanan Publik di Pusat Grosir Cililitan (PGC) Jakarta Timur.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta (Ahmad Riza Patria), Komisaris Utama PGC (Wahyu Dewanto) dengan jajaran direksi, para Pimpinan Tinggi Pratama serta Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

Riza Patria menyampaikan layanan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. 

Ia berharap kehadiran gerai pelayanan terpadu tersebut dapat memperluas dan meningkatkan pelayanan secara profesional di bidang hukum, HAM dan imigrasi bagi masyarakat Jakarta.

"Saya berharap akan tercapai pelayanan, penegakan, pemenuhan dan perlindungan hukum yang berkualitas sesuai standar kebijakan teknis yang telah ditetapkan atas fungsi-fungsi pelayanan hukum, HAM serta imigrasi untuk masyarakat," ujarnya. 

Ia menambahkan, peresmian Gerai Pelayanan Hukum, HAM dan Gerai Imigrasi Terpadu di PGC melengkapi layanan terpadu yang sudah ada dan dibuka pada tahun lalu, yakni Pelayanan DPMPTSP, Pelayanan Dukcapil, Pelayanan Samsat, dan Pelayanan SKCK.  

Adapun Wahyu Dewanto mengapresiasi gerai pelayanan hukum dan HAM serta layanan keimigrasian ini merupakan kolaborasi inovasi dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dimulai dengan lataan Samsat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta PTSP. Apresiasi dengan dibukanya gerai Pelayanan Hukum dan HAM serta layanan keimigrasian ini, merupakan kolaborasi inovasi dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

"Kita kerja sama dalam memberikan layanan masyarakat. Walau ini simbolis mutualisme, namun prinsipnya kita ingin membantu memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan," ujar Wahyu Dewanto.

Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun mengatakan, Gerai Pelayanan Publik sebagai salah satu wujud nyata bagi masyarakat, yang ingin mengetahui produk layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Seperti diketahui bahwa Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal dari kementerian Hukum dan HAM, serta mengampu berbagai pelayanan hukum di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 

"Pelayanan yang terdapat pada gerai ini terdiri dari layanan pemasyarakatan, layanan keimigrasian, serta layanan hukum terpadu baik itu layanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, konsultasi bantuan hukum, penyuluhan hukum serta pengaduan HAM," pungkasnya. (OL-8)