PEMERINTAH pusat masih menunggak pembiayaan isolasi pasien covid-19 tanpa gejala ke puluhan hotel di Jakarta sebesar Rp195 miliar. Ini dibenarkan PPK OTG dan Nakes BNPB sekaligus Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur Rus Suharto.
Menurut Rus, pemerintah pusat baru mencairkan dana pembayaran sebesar Rp60 miliar yang dibayarkan dalam dua tahap. "Yang Rp60 miliar itu dua tahap masing-masing Rp30 miliar. Yang Rp195 miliar itu yang belum (bayar)," ujarnya.
Ia juga membenarkan bahwa kerja sama dengan hotel-hotel untuk menjadi lokasi isolasi pasien tanpa gejala yang dibiayai pemerintah pusat telah dihentikan per 8 Juni lalu. Para pengelola hotel pun telah diinformasikan jauh-jauh hari mengenai pemutusan kerja sama tersebut sehingga bisa mempersiapkan diri dengan tidak lagi menerima pasien tanpa gejala covid-19 per 20 Mei lalu.
"Iya betul ada cut off. Itu kan dana dari BNPB, (mereka) tidak menyediakan lagi," kata Rus.
Total ada 26 hotel yang sebelumnya menjadi lokasi isolasi terkendali yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Menurut dia, tidak ada proses pemindahan pasien tanpa gejala saat kerja sama itu resmi berakhir.
"Kan gini, isolasi diperkirakan 10 hari peraturannya dan bisa nambah. Dari 20 Mei kami sudah beritahukan. Jadi tidak mendadak dan tidak ada yang dipindahkan," tukasnya. (OL-14)
