Tekan Kasus Covid-19, Pembatasan Mobilitas Penduduk Sedang Dibahas

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat sedang membahas pembatasan mobilitas penduduk di lintas wilayah selama Ramadan dan lebaran. Menurutnya, pengendalian mobilitas harus dilakukan secara intensif dan terintegrasi.

Hal ini guna menekan laju penularan Covid-19. Dari pengalaman beberapa kali terjadi libur panjang, kasus covid-19 selalu melonjak drastis.

"Jadi saat ini sedang dibahas dan pengendalian pergerakan penduduk itu lintas wilayah. Seperti teman-teman ketahui batas wilayah kota secara administratif ada tapi pengendalian penduduk luar biasa intensif. Karena itu sekarang sedang dibahas secara bersama-sama nanti akan muncul kebijakannya terintegrasi," kata Anies di Jakarta, Selasa (20/4).

Ia menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait kebijakan pembatasan tersebut. Setelah pemerintah pusat resmi memberikan keputusannya, Pemprov DKI Jakarta memastikan akan mengikuti aturan tersebut.

Menurut Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, pembatasan mobilitas penduduk harus dilakukan secara serius agar lonjakan kasus seperti yang terjadi di berbagai negara tidak terjadi di Jakarta dan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

"Tapi kami mendukung sekali untuk kita bisa mencegah lonjakan kasus Covid-19. Karena di luar Indonesia kita sudah menyaksikan ada lompatan yang sangat signifikan. Kita berharap jangan sampai peristiwa yang sama terjadi di Jakarta," jelasnya.

Di sisi lain, ia mengimbau agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan 3M ditambah menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.

"Jadi saya mengimbau kepada masyarakat mari kita prioritaskan keselamatan semua. Tahun ini adalah tahun ujian dan kita menghadapi wabah. Mari kita disiplin menjaga diri dan disiplin untuk mengurangi pergerakan termasuk pada saat musim lebaran ini," tandasnya. (Put/OL-09)