KETUA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta kejelasan program normalisasi sungai dari Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, selama ini, Anies kerap tak menjawab saat dikonfirmasi oleh media massa terkait progres normalisasi sungai di Jakarta. Utamanya, saat kemarin terjadi banjir pada 20 Februari.
“Kalau saya rapat dengan Dinas SDA DKI katanya normalisasi sungai tetap dilanjutkan. Saya percaya dan pegang omongan itu. Tapi lebih baik kawan media tanyakan kembali seperti apa (kejelasan progres) kepada Pak Gubernur,” kata Ida saat dihubungi Media Indonesia.
Pasalnya, untuk tahun ini, Ida menyebut anggaran untuk normalisasi sungai terhitung banyak. Pemerintah sudah mengalokasikan dana mencapai Rp3 triliun untuk penanganan banjir. Salah satunya untuk program normalisasi sungai. Selain itu, dana ini digunakan juga untuk membuat waduk, pembebasan lahan, membuat embung, hingga membuat polder.
“Kan anggaran pembebasan lahan buat normalisasi tahun ini juga banyak,” jelasnya.
Baca juga: Anies: Sejumlah Sungai di Jakarta Sudah Normal Kembali
Terkait normalisasi sungai pun sempat dikritik Pengamat Tata Kota Nirwono Joga. Ia menyebut Pemprov DKI sejak 2017 tak melakukan pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai yang perlu dinormalisasi dan dinaturalisasi. Di antaranya, Sungai Ciliwung, Kali Angke, Kali Sunter, dan Pesanggrahan.
Sebelumnya, Ida juga mengatakan perlu adanya evaluasi mengingat sejumlah titik di Jakarta terendam banjir dan telah menjadi sorotan beberapa hari terakhir.
“Tahun (2021) ini ada banjir yang besar, kita harus mengevaluasi apa sih yang menjadi penyebab banjir itu yang perlu kita kerjakan tahun berikutnya. Saya harap setelah rapat ini ada evaluasi yang dilakukan Pemprov terkait mengurangi yang ada di DKI,” ujar Ida usai rapat kerja bersama Dinas SDA di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/2).
Evaluasi tersebut, lanjut Ida, perlu dikaji secara mendalam. Seperti halnya, peristiwa banjir yang telah merendam sebagian besar wilayah di Kemang, Jakarta Selatan. Komisi D berharap ada penyelesaian pengendalian banjir yang lebih optimal di DKI Jakarta secara menyeluruh.
“Di Kemang kemarin ada keluhan banjir besar, ternyata keluhannya itu ada dua titik yang memang disampaikan ada pagar yang memang jebol. Kenapa ini bisa terjadi dan apakah pagar tersebut nanti harus dibuat SDA agar tidak jebol kembali, dan hal-hal tersebut harus disampaikan dan terselesaikan tidak bisa tidak,” ungkap Ida.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Nova Harivan Paloh. Menurutnya, Dinas SDA sebagai leading sektor perlu memperhatikan alur perencanaan kegiatan pengendalian banjir di tahun 2021 secara terstruktur.
“Karena kalau kita lihat sepertinya pembebasan lahan baru dilakukan tahun ini (2021) sehingga program pengendalian banjir juga baru terasa akan dilakukan tahun ini. Jadi saya ingin ada timeline yang jelas,” tegasnya.(OL-5)
