Atasi Banjir, Ketua DPRD Minta Seluruh Lurah Turun ke Lapangan

KETUA DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta seluruh jajaran lurah di Ibu Kota untuk terjun langsung ke lapangan, guna menuntaskan persoalan.

Ia menilai, rutinitas tersebut perlu dilakukan secara masif saat intensitas hujan di wilayah DKI Jakarta masih tinggi. Upaya tersebut merupakan salah satu upaya penanganan banjir yang paling efektif.

"Masalah sekarang ini bukan ada di dalam kantor. Sekali lagi masalah itu ada di lapangan, turun. Saya juga turun kok," ujar Pras sapaan karibnya pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Menteng, Senin (22/2).

Ia mengatakan, banjir yang sempat terjadi di Jalan Jenderal Sudirman akhir pekan lalu merupakan limpasan dari Sungai Krukut yang melintasi kawasan Karet Tengsin. Andai luapan air tersebut diantisipasi lebih awal dengan disiagakannya pompa mobile, menurut Pras, air tidak akan limpas hingga ke Jalan Jenderal Sudirman.

Baca juga: Terendam Dua Hari, Kakorlantas Cek Exit Tol Bitung Tangerang

"Jadi saya minta kepada para pejabat sebagai pelayan seperti saya, harus turun ke bawah. Supaya kedepan jakarta menjadi Ibukota yang baik sebagai metropolitan. Kita mengembalikan pajak masyarakat dengan baik, masyarakat mendapatkan fasilitas yang baik," ungkap Politikus PDIP itu.

Tercatat ada sebanyak 114 usulan kegiatan yang telah dihimpun dalam Musrenbang tingkat Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. 114 kegiatan tersebut terbagi menjadi kegiatan pengadaan barang, kegiatan fisik, dan non fisik.

Pras mengimbau kepada seluruh SKPD dan UKPD tingkat kota untuk mengusulkan program kerja yang berdampak langsung pada perbaikan masalah macet dan banjir Jakarta. Dengan demikian, ia menyatakan akan rutin memantau pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan, maupun kota.

"Sekarang masalahnya macet dan banjir itu harus diberesin dulu, konsentrasi pada penggunaan untuk menangani masalah itu, dan jangan sekali lagi pengadaan untuk RT RW dikasih sekop, pacul karena ini normatif setiap tahun di Jakarta masih ada anggaran normatif seperti itu," ungkapnya. (OL-4)