Ada Pelonggaran PPKM, Anies Diminta Koordinasi dengan Bodetabek

PENYELENGGARAAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali diperpanjang selama 2 minggu, dari 26 Januari sampai 8 Februari 2021. Operasi mal dan restoran mengalami pelonggaran dari maksimal pukul 19.00 menjadi pukul 20.00 WIB. Hal ini sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Menanggapi ini, Anggota DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk melakukan koordinasi dengan daerah penyangga dalam penyesuaian aturan PPKM. Pasalnya, ia mempertanyakan soal pelonggaran jam operasional. Sementara penambahan kasus harian covid-19 dan positivity rate di Jakarta masih tinggi.

“Aneh juga, tidak semakin ketat malah longgar,” ujar Gilbert yang disampaikan kepada Media Indonesia, Jumat (22/1).

“Iya harus ada koordinasi dengan daerah penyangga. Aneh karena tidak bisa koordinasi saja, butuh kerendahan hati PPKM ini,” imbuhnya.

Gilbert menilai jika sikap Anies menyerahkan koordinasi PPKM ke pusat dirasakan tidak tepat. Sehingga terkesan ada masalah koordinasi di antara gubernur yang beririsan daerahnya dalam menangani covid-19. Tepatnya Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi sebagai daerah penyangga.

“Harusnya mereka duduk bersama seperti saya anjurkan di awal PPKM untuk merumuskan langkah bersama yang seragam. Masyarakat Jawa Barat dan Banten (Bodetabek) sebagian besar commuter yang bekerja di DKI, sehingga jam buka kantor, alat transportasi dan lainnya yang berhubungan dengan pengendalian covid-19 (pergerakan manusia) dapat dikoordinasikan agar bisa dilaksanakan serentak,” pungkasnya.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari