7 Instruksi Anies Antisipasi Banjir

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan jajarannya melakukan langkah-langkah responsif, adaptif, dan memiliki resiliensi dalam mengendalikan banjir di Jakarta saat ini dan masa mendatang.

Anies pun menginstruksikan tujuh hal penting kepada jajarannya. Hal itu disampaikan Anies melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta No 52/2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim. Ingub DKI Jakarta itu ditandatangani Anies Baswedan dan ditetapkan pada 15 September 2020.

Instruksi ini ditujukan kepada para Wali Kota dan Bupati Kepulauan Seribu, dinas-dinas terkait, biro-biro terkait, dan seluruh camat, serta lurah di wilayah DKI Jakarta.

Instruksi pertama, membangun sistem deteksi dan peringatan dini kejadian banjir serta sistem penanggulangan bencana banjir yang antisipatif, prediktif, cerdas, dan terpadu.

Lalu, memastikan infrastruktur pengendalian banjir eksisting selalu beroperasi dalam kapasitas optimal.

Instruksi ketiga, mempercepat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang belum terealisasi.

Kemudian, mendorong pemenuhan kewajiban dan peran serta seluruh kompo nen masyarakat dalam pengendalian banjir.

Instruksi kelima, menyempurnakan sistem pengendalian banjir sesuai dengan tuntutan kondisi perubahan iklim.

Keenam, membangun kesadaran, keberdayaan, dan kebudayaan masyarakat yang responsif terhadap banjir dan perubahan iklim.

Adapun instruksi terakhir, memastikan ketersediaan dukungan fiskal dan melakukan terobosan penyerapan anggaran untuk pengendalian banjir.

“Dengan terjadinya peningkatan intensitas hujan akibat perubahan iklim, diperlukan percepatan peningkatan sistem pengendalian banjir yang responsif, adaptif, dan memiliki resiliensi atas risiko banjir yang dihadapi saat ini dan pada masa yang akan datang, baik dari segi peningkatan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial,” lanjut Anies dalam ingub tersebut.

Gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung volume sampah pascabanjir di Jakarta totalnya 951 meter kubik.

Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi serta upaya percepatan pengendalian banjir tersebut, ujar Anies, agar dilaporkan kepadanya melalui Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.

“Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan instruksi gubernur ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tiap-tiap organisasi perangkat daerah/unit pada perangkat daerah dan sumber anggaran
Iain yang tidak mengikat,” ungkap Anies.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan hingga saat ini baru ada 3.000 hingga 4.000 sumur resapan yang sudah digali.

Angka ini dari 300 ribu sumur resapan yang ditargetkan tahun ini. Sumur resapan ini tersebar di 5 titik wilayah di Ibu Kota untuk menanggulangi potensi banjir.

Dari kondisi ini, Dinas SDA masih akan terus mengupayakan pembuatan sumur resapan ini. (Ssr/Hld/J-1)