Anies Terapkan PSBB Total, Kemenperin Kembali Kacaukan

SAAT PSBB total di awal wabah Covid-19 pada April hingga Mei lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya memberikan izin pada perusahaan yang bekerja di 11 sektor untuk bisa beroperasi.

Hal itu juga akan kembali dilakukan selama masa PSBB total mulai Senin, 14 September mendatang. Namun, kontradiktif dengan kebijakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang memberikan izin khusus bagi perusahaan agar tetap bisa beroperasi saat PSBB. Yakni izin operasional dan mobilitas khusus industri (IOMKI) bagi perusahaan di luar 11 sektor agar tetap bisa beroperasi selama PSBB total.

Dampaknya ribuan perusahaan tetap bisa beroperasi selama masa PSBB total meski Pemprov DKI melakukan pembatasan.

Terkait kebijakan yang terkesan tidak mendukung pembelakukan PSBB ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah menegaskan pihaknya ingin dilibatkan dalam pemberian IOMKI itu.

"Kita mengusulkan dalam mengeluarkan IOMKI ada rekomendasi dari Pemprov DKI," kata Andri di Balai Kota, Kamis (10/9). Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat termasuk Kementerian Perindustrian.

Sementara itu, kesebelas sektor usaha yang diperbolehkan beroperasi selama PSBB total ialah kesehatan, energi, keuangan, logistik, perhotelan, layanan dasar dan jasa utilitas, komunikasi dan teknologi informasi, pangan/minuman, konstruksi, industri strategis, dan kebutuhan sehari-hari.

"Di luar itu otomatis tutup. Sementara untuk yang diperbolehkan harus batasi karyawan," tegasnya. (OL-13)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Muhamad Fauzi