Kadin: Tuntutan Kenaikan UMP 8% Bikin Pengusaha Tidak Tenang

WAKIL Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang berpendapat dalam kondisi ekonomi seperti saat ini akibat dampak covid 19 sangat tidak elok bila bicara UMP, UMK atau UMSK apalagi sampai mematok angka kenaikan 8%.

Hal ini dilontarkannya menanggapi KSPI yang menuntut kenaikan upah 8% jelang penentuan kenaikan upah minimum pekerja (UMP) dan upah minimum regional (UMR) yang jatuh setiap akhir September tiap tahunnya.

Angka itu tidak memiliki dasar untuk dijadikan tuntutan. Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta ini menegaskan pemda sudah punya aturan dalam menetapkan kenaikan UMP atau UMK yaitu PP No 78 tahun 2015.

"Jangan dalam kondisi seperti ini KSPI membuat suasana psikologi pengusaha semakin tidak tenang. Pengusaha saat ini sedang berjuang keras untuk bertahan sampai badai ini berlalu dan pekerja juga sangat mengerti kondisi cashflow pengusaha. Makanya banyak pekerja/buruh yang tidak meminta berbagai fasilitas yang selama ini didapatkan," kata Sarman dalam keterangan resminya, Sabtu (5/9).

Sarman berpandangan yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana seluruh pihak bersama-sama melawan covid-19 dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan sehingga badai ini cepat berlalu. Jadi jika ada permintaan kenaikan UMP atau UMK tahun 2021 sangat tidak beralasan dan terkesan tidak mau tahu kesulitan yang dihadapi pelaku usaha saat ini.

Kalau alasannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, Sarman menyebut pemerintah sudah meluncurkan program subsidi bagi pekerja yang bergaji dibawah Rp5 juta per bulan sebesar Rp600 ribu selama empat bulan kepada 15 juta pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah juga sudah memberikan bantuan modal kerja terhadap pengusaha mikro sebanyak Rp2,4 juta yang menyasar ke 12 juta UMKM. Kebijakan lainnya adalah juga program Kartu Prakerja serta bansos lainnya kepada masyarakat.

"Kita dari pengusaha dengan berperdoman kepada PP 78/2015 agar kenaikan UMP,UMK atau UMSP tahun 2021 adalah 0% atau tidak ada kenaikan dengan memperhatikan kondisi yang dihadapi pengusaha saat ini," ungkapnya.

Indikatornya jelas yakni pertumbuhan ekonomi 2020 kuartal I di angka 2,97%. Lalu kuartal II terkontraksi minus 5,32%. Sedangkan dengan kondisi ekonomi saat ini pertumbuhan ekonomi diprediksi masih terkontraksi minus artinya resesi sudah di depan mata.

Tentu sangat disayangkan dalam situasi ekonomi saat ini buruh minta kenaikan UMK 2021 8%.

"Mari kita fokus bersama bagaimana agar covid-19 ini segera kita akhiri sehingga ekonomi dapat berjalan normal kembali. Pertumbuhan ekonomi semakin positif dan peluang kenaikan UMP atau UMK tahun 2022 dapat terbuka," tegasnya. (OL-4)