Tolak PKL di Trotoar, Koalisi Pejalan Kaki: Kami Tidak Anti PKL

KETUA Koalisi Pejalan, Kaki Alfred Sitorus, menegaskan pihaknya menentang kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk menempatkan PKL di trotoar karena hal ini dikhawatirkan akan mengganggu fungsi utama trotoar yang adalah sebagai sarana bagi pejalan kaki.

Namun demikian, Alfred juga menegaskan pihaknya sama sekali tidak anti dengan PKL. Ia justru sangat mendukung apabila pemerintah ingin memfasilitasi dan memberdayakan PKL dan pengusaha UMKM.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Jakarta Dipengaruhi Status Ibu Kota

"Tapi tentu saja bukan dengan memakan ruang trotoar," kata Alfred saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (1/9).

Ia bahkan pernah menyuarakan kepada Pemprov DKI agar menyusun rencana induk PKL dan UMKM. Pemprov DKI disarankan melakukan pendataan jumlah PKL dan UMKM yang membutuhkan fasilitas berupa sarana dan modal.

Dengan demikian, nantinya pemerintah bisa membuat pemetaan lokasi-lokasi yang potensial untuk diisi oleh PKL seperti pusat perbelanjaan, pasar rakyat, area-area gedung perkantoran, dan juga dekat fasilitas publik seperti sekolah dan faskes.

"Kan sudah ada beberapa gedung di jalan protokol yang mau membuka pagarnya, itu bisa dimanfaatkan untuk pengusaha mikro. Sementara ini kan rencana induk itu belum ada sampai sekarang," ujarnya.

Ia pun mengkritisi langkah Pemprov DKI yang salah sasaran dalam membina PKL. Alfred mencontohkan sentra kuliner Thamrin 10 yang nyatanya diisi oleh para pemodal kuat.

"Kalau saya lihat di sana bukan PKL sih. Tapi dasarnya sudah punya usaha tapi di tempat lain kurang laku. Padahal solusinya bukan pindah tempat tapi teknik pemasarannya yang harus ditingkatkan. Jadi Thamrin 10 atau area sejenisnya betul-betul bisa ditempati oleh pengusaha  mikro yang berangkat meniti usaha dari PKL dan bukan malah pengusaha yang sudah punya modal, sudah bergulir baik jualannya dan sudah mampu menyewa lokasi usaha," tandasnya.(put)