DPRD: DKI Jangan Berpatokan pada Rt sebab Penularan Masih Ada

Anggota Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak terlalu berpatokan pada angka reproduction numbers (Rt) sebagai patokan terkendalinya kasus covid-19

Hal itu disampaikan Gilbert dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/7) karena gelisah akibat narasi yang dibangun oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Gilbert, Anies mengatakan kasus covid-19 di Jakarta relatif terkendali karena Rt Jakarta pernah mencapai 0,98. Padahal dari catatan per harinya, imbuh Gilbert, kasus covid-19 terus bertambah. Bahkan dua hari berturut-turut, jumlah kasus baru covid-19 di Jakarta lebih dari 200 kasus per hari, yakni sebanyak 256 kasus pada Minggu (5/7), sehingga Jakarta  menjadi rekor tertinggi kasus baru. Selanjutnya, pada Senin (6/7) jumlah kasus baru mencapai 231 kasus.

"Menggunakan data dengan Rt 0,99 atau 0,98 (kurang dari 1) sebagai dasar untuk mengatakan covid-19 sudah terkendali akan membuat kita gegabah. Ucapan terkendali sangat tidak bijak digunakan dalam kondisi di mana grafik terus meninggi dengan angka absolut di atas 200 kasus per hari. Gubernur harus ingat dari 2 kasus covid-19 pertama yang ditemukan di Depok menular ke seluruh Indonesia," kata Gilbert.

Mantan Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia itu meminta agar Pemprov DKI lebih matang dalam mengeluarkan pernyataan. Selain itu, menurutnya, daripada berpegang pada Rt, ia mendorong agar Pemprov DKI tetap meminta masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Protokol kesehatan saat ini, menurutnya, lemah dijalankan oleh masyarakat menengah ke bawah. Mereka cenderung mengutamakan mencari mata pancarian dan tak acuh pada protokol kesehatan. Berbeda dengan masyarakat menengah ke atas yang hidupnya lebih sejahtera, sehingga lebih hati-hati dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Lalu, kenapa masih bertambah kasusnya? Itu adalah di kelompok masyarakat bawah, yang luput dari perhatian. Padahal masyarakat inilah yang sejak awal kurang disiplin menggunakan masker dan kurang tertib mengikuti protokol. Mereka kurang menyadari penularan karena lebih mengutamakan bagaimana hidup, bukan kualitas hidup (sehat)," paparnya.

Angka kematian di kelompok ini, kata Gilbert, (sekitar 5%), tidak berbeda dengan angka kematian secara nasional. "Artinya kekebalan dan daya tahan mereka tidak terbukti lebih baik," terang Gilbert.

Baca juga: Jawara Ancam Gubernur Anies Batalkan Reklamasi Ancol

"Mendidik masyarakat di kelompok bawah haruslah menjadi fokus pencegahan, dan itu membutuhkan jangka waktu lama (persistensi) untuk mengubah kebiasaan mereka," ujar Gilbert.

Menurutnya, menurunkan petugas lokal seperti lurah, camat dan wali kota akan sangat membantu, dan diharapkan tidak kendor hingga akhir tahun atau tepatnya sebelum vaksin ada. "Ketegasan untuk memberi sanksi kepada kepala daerah setempat (lurah dan seterusnya) akan membuat mereka bekerja sungguh-sungguh," tandasnya.

Kelompok masyarakat menengah dan atas, imbuh Gilbert, sudah mampu menjaga dirinya dan terlihat misalnya di mini market sudah tertib dan disiplin. "Kesadaran ini sulit diharapkan tumbuh spontan di kalangan masyarakat bawah. Mereka harus dididik dalam jangka waktu lama," pungkasnya. (OL-14)