Rencana Anies Beli Lahan Saat Pandemi Ditentang

ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta Jupiter menolak anggaran pembelian lahan yang diajukan Pemprov DKI Jakarta pada rancangan perubahan anggaran mendahului APBD Perubahan 2020.

Dalam lampiran surat Gubernur DKI Jakarta nomor 161/-1713 tertanggal 20 April 2020 yang ditujukan kepada DPRD DKI Jakarta terdapat dua belanja untuk pembelian lahan yakni di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp374 miliar. Lalu ada pula rencana pembelian lahan sebesar Rp346,6 miliar di Dinas Bina Marga.

Jupiter yang juga anggota Fraksi NasDem akan mengupayakan agar anggaran ini dinolkan.

"Kami akan rapat hari Selasa, 19 Mei. Kami akan sampaikan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), sekda dan lainnya. Kami akan memperjuangkan anggaran pembelian lahan di Dinas Pertamanan dan Dinas Bina Marga itu akan dinolkan karena covid," kata Jupiter kepada Media Indonesia, Minggu (17/5).

Jupiter menyebut, anggaran Pemprov DKI sudah merosot cukup jauh hingga tersisa hanya 47% karena pelemahan ekonomi selama wabah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebagian besar ditunjang pajak tidak akan maksimal karena berbagai tempat usaha tutup.

Jika ada dana, Pemprov seharusnya lebih memprioritskan kepada penanganan covid-19, bantuan kepada warga, serta pemulihan ekonomi.

"Ini kan banyak masyarakat terkena dampak pandemi ini. Pemprov DKI Jakarta itu harus bisa menganggarkan anggarannya ke covid-19. Contoh bansos masih banyak warga yang tidak mendapat. Masyarakat ini sedang kesulitan, kelaparan. Jadi saya mempertanyakan saja kok mereka masih menganggarkan pembelian lahan," tegasnya.

Tidak hanya anggaran pembelian lahan, Jupiter juga berencana untuk menolkan pengajuan anggaran rehabilitasi sekolah di Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebesar Rp695,4 miliar. (OL-8).